Batam (ANTARA News) - Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ), sembilan penanam modal tertarik membangun galangan kapal di Pulau Karimun, Kepulauan Riau. "Dua sudah jadi, tujuh perusahaan lain sedang tahap perizinan," kata Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun Ismeth Abdullah di Batam, Rabu. Ia mengatakan selain Batam, Karimun berpotensi mengembangkan industri galangan kapal karena letaknya yang strategis. Funa mendukung pengembangan FTZ di Karimun, Ketua DK mengatakan Pemerintah Kabupaten Karimun memperpanjang landasan bandara. "Sekarang Karimun sudah maju," katanya. Selain itu, pemerintah kabupaten bekerjasama dengan swasta juga membangun lapangan golf, hotel dan fasilitas lain untuk memanjakan pengusaha. DK FTZ BBK menetapkan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Karimun, dan memilih Sekretaris Daerah Taufik Ilyas sebagai ketua BPK, Selasa (26/8). Anggota tim percepatan FTZ BBK Jon Arizal mengatakan dengan penetapan BPK Karimun, maka setiap pengusaha yang tertarik menanamkan modal di pulau itu bisa langsung mengurus perizinan ke BPK. Namun, menurut dia, pelaksanaan FTZ BBK di Karimun menunggu pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No.61/2005 tentang pembebasan pajak barang merah yang berlaku hingga 31 Desember 2008.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008