Pemprov pantau proses hukum penyerangan rombongan wakil gubernur Babel

Pemprov pantau proses hukum penyerangan rombongan wakil gubernur Babel

Pj Sekda Provinsi Kepulauan Babel, Yulizar Adnan. ANTARA

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memantau proses hukum penyerangan Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah, dan personil Satpol PP saat memberantas tambang timah ilegal di Belitung, Sabtu sore.

"Saat ini insiden bentrok antara penambang timah ilegal dengan rombongan Wagub Kepulauan Babel sudah ditangani polisi di Belitung," kata Pj Sekda Provinsi Kepulauan Babel, Yulizar Adnan, di Pangkalpinang, Minggu.

Menurut dia meski kasus penyerangan rombongan Fatah itu sudah ditangani polisi, namun pemerintah provinsi terus memantau, mendalami, dan menggali informasi terkait penyerangan wagub, satpol PP dan pengrusakan kendaraan dinas pemprov oleh penambang ilegal itu.

"Kami percayakan proses penyelesaian peristiwa ini kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya," ujarnya.

Kepala Polres Belitung, AKBP Yudhis Wibisana, mengatakan, sebelumnya polisi menerima laporan ada penyanderaan terhadap Fatah ketika memberantas aktivitas tambang timah ilegal.

"Saya langsung memerintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Sabhara untuk mendukung pengamanan," ujarnya.

Menurut dia kejadian anarkis itu, kedua bela pihak mengalami kerugian, baik dari pihak penambang seperti mesin tambang dan peralatan tambang yang dibakar dan disita. Kemudian ada kerugian berupa pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan dinas sebanyak delapan unit.

Selain itu, sebanyak tujuh 20 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan PP Babel menjadi korban dari bentrokan tersebut dan tujuh orang sedang mendapatkan perawatan di RSUD Marsidi Judono Belitung.

"Penertiban tersebut memicu emosi sehingga melakukan anarkis dan perlawanan terhadap petugas," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar