Ombudsman ingatkan instansi di Nunukan perbaiki pelayanan

Ombudsman ingatkan instansi di Nunukan perbaiki pelayanan

INOVASI : Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan saat melayani salah seorang warga yang memanfaatkan program Si Pelandukilat, belum lama ini. (humasprovkaltara)

Nunukan (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara mengingatkan instansi di Kabupaten Nunukan agar berkomitmen menjaga integritas dan selalu memperbaiki pelayanan.

Hal ini dikemukakan Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah pada Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Bea Cukai Nunukan, Kamis, Kamis.

Ia menekankan, posisi ombudsman sebagai lembaga negara berkewajiban mengawasi seluruh kinerja instansi pemerintahan termasuk TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada dasarnya, Ombudsman tidak pernah menakut-nakuti instansi yang berkinerja buruk tetapi selalu mendorong perbaikan kinerja utamanya pelayanan kepada masyarakat.

Bahkan Ibramsyah menyarankan, petugas negara tidak merusak integritasnya secara pribadi yang dapat merusak citra institusinya secara umum.

Biasanya, kata dia, personal petugas yang melakukan tindakan tak benar sehingga berdampak pada nama baik instansinya. "Kadang kita berbicara oknum tapi pasti bisa merusak institusinya," kata Ibramsyah.

Baca juga: Ombudsman: Masih ada pungli dalam pelayanan publik
Baca juga: Orang tua bayi yang sempat ditahan laporkan RSUP M Djamil ke Ombudsman


Ibramsyah juga menyampaikan pesan moral di hadapan sejumlah pejabat vertikal dan instansi Pemkab Nunukan dengan menekankan menjaga moralitas dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.

Menurut Ibramsyah, setiap instansi pada dasarnya memiliki motto menjaga integritas. Tetapi kadangkala tindakan atau prilaku yang tidak mencerminkan integritas yang baik bertolak belakang dengan motto institusinya.

Ia juga mengingatkan, apabila menemukan petugas atau aparat melakukan tindakan tidak terpuji maka Ombudsman akan melaporkan kepada atasan tertinggi instansinya.

Namun dia sadari, semua manusia tidak luput dari kesalahan tetapi perlu adanya komitmen bersama dalam menjaganya. 
Baca juga: Ombudsman RI tanggapi pembubaran TP4P dan TP4D oleh Kejagung
Baca juga: Mendikbud diingatkan lebih responsif tanggapi temuan Ombudsman RI

Pewarta: Rusman
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi sidak pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Cilegon

Komentar