Kemendagri: Pilkada langsung mahal, pembangunan daerah tidak optimal

Kemendagri: Pilkada langsung mahal, pembangunan daerah tidak optimal

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar (tengah), Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (pertama kiri), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik (kedua kiri), dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha (kanan) dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI Senayan Jakarta, Senin (2/12/2019). (ANTARA/ HO/ Puspen Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengefisiensi biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung

Ia menambahkan jika biaya pilkada langsung mahal menyebabkan pembangunan daerah tidak optimal.

"Sebenarnya harus ada inovasi memang, walaupun Undang-Undangnya mengatakan (dilaksanakan langsung) begitu. Karena anggarannya besar itu," kata Bahtiar usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin.

Menurut dia, inovasi yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, seperti dalam sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa ditekan menjadi lebih murah.

Ia meminta jangan sampai setiap Pilkada dilaksanakan Pilkada, anggaran selalu membengkak sehingga anggaran pembangunan di daerah menjadi dikorbankan.

"Termasuk coklit itu anggaran besar lho, artinya penyelenggaraan (Pilkada) 2020 ini, kita melakukan langkah-langkah efisiensi melalui perangkat teknis peraturan, misalnya cara Coklit yang murah seperti apa? Cara sosialisasi Pilkada langsung yang murah seperti apa? Begitu," ujar Bahtiar.

Baca juga: Komisioner KPU: Pilkada langsung mendekatkan pemilih pada pemimpinnya

Baca juga: Pilkada langsung tak langsung, Sekjen Golkar: Kita kaji dulu

Baca juga: Akademisi nilai pilkada langsung masih relevan asal dibarengi edukasi


Bahtiar mengatakan jika sebaiknya anggaran di daerah tidak semuanya dihabiskan untuk Pilkada langsung tetapi dicari formula agar anggaran tadi bisa disalurkan ke pembangunan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan infrastruktur.

"Jangan harap pembangunan di daerah bisa optimal dengan situasi sekarang. Karena mengurus negara ini bukan cuma Pilkada," kata Bahtiar.

Ia mengatakan jika prioritas pemerintah saat ini dalam bidang politik adalah bagaimana menjaring pemimpin-pemimpin yang bersih, membangun sistem akuntabel dan mempercepat perubahan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Kendati secara teknis, ia menyerahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU dan Bawaslu) untuk membuat aturan.

"Penyelenggara bagaimana merekayasa aturan main tetapi dengan cara efisien. Iya, Kemendagri mau mendukung efisiensi pelaksanaan Pilkada serentak," kata Bahtiar.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat daerah penyelenggara pilkada di Sultra tunda pelantikan PPS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar