Tokyo, (ANTARA News) - PM Jepang Taro Aso secara mengejutkan mengesampingkan isu pemilu yang dipercepat dan memutuskan untuk lebih memprioritaskan penyelesaian krisis ekonomi yang melanda negeri itu dengan meminta anggaran tambahan kepada parlemen. Aso mengemukakan hal itu dalam sesi tanya jawab dalam komisi anggaran yang berlangsung di majelis rendah parlemen Jepang, demikian media massa Jepang di Tokyo, Senin. "Masa depan perekonomian sekarang ini merupakan keprihatinan terbesar dari publik Jepang. Saya tidak sedang memikirkan pembubaran parlemen atau pemilu saat ini," kata Aso. Penegasan Aso dikemukakan saat menjawab pertanyaan Kosuke Hori, anggota dewan yang juga Ketua Dewan Kebijakan Riset Partai LDP (Liberal Democratic Party), mengenai kemungkinannya membubarkan parlemen (majelis rendah, red) dan mengelar pemilu secepatnya. Mantan menlu Jepang itu mengatakan prioritas utama saat ini adalah persetujuan dari parlemen Jepang (Diet) untuk meloloskan anggaran tambahan tahun ini. Rencananya Partai LDP untuk menggelar pemilu yang dipercepat pada 2 November 2008 nampaknya kembali tertunda dari semula bulan Oktober. Meluasnya krisis finansial global ke Jepang telah memaksa LDP menunda sementara waktu "perangnya" dengan kubu oposisi. LDP dan mitra koalisinya, Partai Komeito Baru, bertekad meloloskan permintaan anggaran tambahan tersebut, yang baru akan diputuskan dalam pemilihan Rabu mendatang. Anggaran tambahan sebesar 1,81 triliun yen dibutuhkan pemerintah hingga Maret tahun depan, yang merupakan bagian dari paket kebijakan darurat Jepang yang mencapai 11,7 triliun yen. Ketika ditanya mengenai formula apa yang dapat ditawarkan untuk mencapai konsensus yang dibutuhkan untuk meloloskan permintaan anggaran tambahan, Aso dengan diplomatis menjawab bahwa upaya negosiasi di antara partai politik merupakan hal yang lumrah terlebih dalam iklim demokrasi yang sudah mapan. Aso juga meminta partai oposisi untuk ikut bergabung dalam dialog mengenai hal tersebut tanpa perlu melakukan boikot seperti yang dilakukan sebelumnya. Pada saat yang sama Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Kaoru Yosano, memaparkan paket kebijakan stimulus ekonomi yang membutuhkan anggaran tambahan guna mengatasi krisis ekonomi Jepang sebagai dampak dari krisis keuangan di Amerika Serikat.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008