Jakarta (ANTARA News) — Pemerintah didesak mengedepankan landasan ekonomi yang pro-rakyat, dalam menghadapi gejolak krisis pasar keuangan, agar nantinya tidak berdampak negatif pada sektor riil, kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat di Jakarta, Jumat, menanggapi krisis pasar modal di lantai bursa. "Penutupan perdagangan oleh otoritas bursa efek, menjadi catatan sejarah buruk dalam perkembangan ekonomi nasional," kata Jackson Kumaat. Apalagi, kata dia, krisis di bursa efek ini merupakan kendala bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), karena pada krisis moneter 1998, tidak pernah terjadi pentutupan perdagangan. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah segera menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di sektor riil yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ia menilai, apabila krisis lantai bursa nantinya berdampak pada sektor riil, maka dikhawatirkan akan memicu kepanikan dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Jackson juga menegaskan, sudah waktunya tim ekonomi Presiden bekerja lebih ekstra, karena seluruh negara di Asia sudah mengantisipasi gejolak pasar keuangan. Ia mencontohkan, pemerintah Jepang berani mengambil resiko melakukan intervensi di lantai bursa, sementara pemerintah Singapura mampu menekan gejolak pasar, meskipun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi ’hanya’ stagnan. "Pemerintah seharusnya mencontoh antisipasi yang mereka lakukan, jangan malah terpengaruh dengan pasar Amerika dan Eropa," ujar alumnus STIE Nusantara Jakarta itu. Lebih lanjut Jackson mengatakan, Pemerintahan SBY-JK dianggap belum terlambat mengantisipasi gejolak pasar keuangan, karena tindakan yang diperlukan adalah berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Tindakan yang tegas dan berani di hadapan investor, maka akan membuat situasi kondusif dan terhindar dari isu-isu sensitif. "Pemain pasar itu sensitif terhadap isu, makanya otoritas bursa perlu menggunakan ’kacamata kuda’ supaya jangan terpengaruh. Yang terenting, setiap tindakan harus pro-rakyat, bukan memihak kelompok tertentu," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008