Politik kemarin, kartu pra kerja hingga Dewas KPK

Politik kemarin, kartu pra kerja hingga Dewas KPK

Dokumentasi - Presiden Jokowi ngopi bareng milenial Kendari janjikan gaji bagi lulusan yang belum kerja (Hanni Sofia)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 10/12) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari tanggapan Presiden Jokowi kartu pra kerja yang bukan untuk menggaji pengangguran sampai kemungkinan Dewan Pengawas KPK dipilih tim seleksi.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Presiden Jokowi: Kartu Pra Kerja bukan untuk gaji pengangguran

Presiden RI, Joko Widodo menegaskan program Kartu Pra Kerja bukan untuk menggaji pengangguran, namun sebagai bantuan kepada para pencari kerja maupun pekerja aktif dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang butuh peningkatan kompetensi.

"Terkait implementasi Kartu Pra Kerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru," kata Joko Widodo di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Menteri PANRB: Kalau mau jadi ASN, harus ikut aturan SKB radikalisme

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan setiap aparatur sipil negara (ASN) harus mengikuti aturan dan regulasi, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN.

"Silakan kalau ada yang pro dan kontra, yang nyinyir, silakan saja. Kalau mau masuk ASN, ya dia harus ikuti aturan-aturan di ASN," kata Tjahjo usai menyerahkan penghargaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Tangkal radikalisme, BNPT minta optimalkan kearifan lokal

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kearifan lokal dalam upaya menangkal penyebaran radikalisme.

"Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sudah saya instruksikan tetapi mana peranan pemda?" kata Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Warga Wamena nyalakan lilin peringati hari HAM

Sejumlah warga dengan berbagai latar belakang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa petang hingga malam menyalakan lilin guna memperingati hari HAM Internasional, 10 Desember 2019.

Acara pemasangan lilin yang digelar di halaman Kantor Bupati Jayawijaya itu sebagai tanda belasungkawa atas korban kekerasan dan korban pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih yang dipandu Sekretaris FKUB Kabupaten Jayawijaya, Pendeta Aleksander Mauri.

Selengkapnya baca di sini

Menko Polhukam buka kemungkinan Dewas KPK dipilih Tim Seleksi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan kemungkinan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan dipilih oleh Tim Seleksi.

Namun karena masih tahap awal diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Mahfud mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif menentukan siapa yang akan menempati posisi kunci di lembaga antirasuah tersebut.

Selengkapnya baca di sini
 

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RI usung tema terorisme pada Presidensi DK PBB 2020

Komentar