Sistem komunikasi kebencanaan di Sukabumi dikaji PMI-Amcross-USAID

Sistem komunikasi kebencanaan di Sukabumi dikaji PMI-Amcross-USAID

Kegiatan pemaparan dan rekomendasi dari dari perwakilan US Embassy Fellowship Program di Indonesia terkait sistem komunikasi pada saat darurat dan bencana di Kota Sukabumi, Jabar pada Rabu, (11/12/2019). (FOTO ANTARA/Aditya Rohman)

Kota Sukabumi menjadi satu dari dua daerah yang merupakan proyek percontohan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dari program yang diluncurkan oleh PMI dengan dukungan Amcross beserta USAID
Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI), Palang Merah Amerika Serikat/American Red Cross (Amcross) dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) melakukan kajian sistem komunikasi dan informasi kebencanaan di Kota Sukabumi, Jawa Barat.

"Sistem ini sangat penting karena dengan komunikasi dan informasi yang cepat jika terjadi bencana proses penanganan di lapangan bisa lebih cepat untuk meminimalisasikan korban dan dampaknya," kata Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dhimpun saat ini PMI, Amcross dan USAID tengah berupaya memberikan rekomendasi sistem komunikasi dan informasi kebencanaan di daerah dengan melakukan berbagai kajian.

Apalagi Kota Sukabumi menjadi satu dari dua daerah yang merupakan proyek percontohan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dari program yang diluncurkan oleh PMI dengan dukungan Amcross beserta USAID.

Program tersebut untuk mempersiapkan dan meminimalisasikan risiko, khususnya bencana gempa bumi yang dikarenakan daerah ini berada di atas sesar atau Patahan Cimandiri yang aktif sehingga, potensi terjadinya gempa cukup tinggi.

Kajian yang dilakukan itu, katanya, untuk mengetahui apa yang harus disiapkan untuk menghadapi dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risiko bencana hingga penanggulangannya.

"Melalui kajian ini bisa memberikan gambaran bagaimana membuat keterangan atau berita agar informasi dengan mudah diterima masyarakat dengan baik dengan didukung gambar atau foto yang menunjang," tambahnya.

Suranto mengatakan sistem komunikasi dan informasi juga harus didukung pemerintah daerah, kepolisian, TNI, media massa, PLN dan Telkom agar bersinergi membangun sistem operasional prosedur (SOP) sistem komunikasi kebencanaan.

Sementara, US Embassy Fellowship program di indonesia Mike McCoy menambahkan kajian yang dilakukannya untuk melihat pengurangan risiko bencana khususnya sistem komunikasi. Dalam membangunnya tentunya harus ada kerjasama dengan intansi terkait lainnya.

Selain itu, harus memaksimalkan perusahaan telekomunikasi melalui kerjasama terkait sistem komunikasi bencana. Pihaknya juga berharap dengan adanya rekomendasi sistem kebencanaan bisa memperkuat daerah dalam menangani bencana.

Di tempat yang sama Project Manager Program Kesiapsiagaan Gempa Bumi Amcross Muchrizal Haris mengatakan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yakni harus saling sinergi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam antisipasi dan penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah dan PMI saja tetapi, semua pihak khususnya masyarakat agar bisa tangguh dalam menghadapi bencana.

"Kami memilih Kota Sukabumi sebagai daerah yang menjadi proyek percontohan progam kesiapsigaan bencana gempa karena daerah ini merupakan perkotaan padat penduduk dan rawan terjadi bencana gempa bumi," katanya. 

Baca juga: Sibat PMI Sukabumi dibekali kajian risiko bencana di masyarakat

Baca juga: PMI luncurkan program membangun ketangguhan dan kesiagaan bencana

Baca juga: Korps sukarelawan Sukabumi dilatih manajemen tanggap darurat bencana

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Luhut Binsar Pandjaitan tinjau Gudang Darurat PMI

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar