Krisis bermula dari kenaikan tarif angkutan umum dan telah menyebabkan sedikitnya 26 orang tewas dan ribuan orang terluka.
Keadaan itu juga memicu kritik pedas terhadap pemerintah dari berbagai kalangan di dalam negeri, juga kelompok HAM internasional dan PBB atas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat polisi dan militer Chile.
Pinera menyebutkan lebih dari 2.500 petugas kepolisian terluka akibat kerusuhan, beberapa di antaranya mengalami luka serius.
"Pemerintah kami mengecam seluruh pelanggaran HAM terhadap warga negara kami, juga mengecam agresi, penganiayaan, penghinaan yang kadang memengaruhi polisi kami," katanya saat meneken RUU tersebut.
RUU itu menjadikan serangan terhadap petugas penegak hukum oleh perusuh sebagai pelanggaran "berat", yang pelakunya terancam dikenai hukuman lebih berat.
RUU tersebut juga menghalangi pelaku kejahatan yang dihukum mengajukan pembebasan bersyarat hingga mereka menjalani setidaknya dua pertiga dari vonis mereka.
"Apa yang kami inginkan disini adalah memulihkan rasa hormat yang pantas diterima oleh polisi. Memberi mereka perlindungan yang tidak hanya pantas mereka dapatkan tetapi juga harus memenuhi tugas penting mereka," kata Pinera.
Sumber: Reuters
Baca juga: Chile perpanjang darurat militer pascakerusuhan
Baca juga: COP25 batal di Chile, Greta Thunberg terhenti di Amerika Utara
Baca juga: Indonesia ingin jadikan Chile sebagai "hub" di Amerika Selatan
Mantan Presiden Chile Temui Presiden RI
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
