Kesediaan tersebut disampaikan Gus Dur ketika menghadiri pembukaan acara pembekalan calon anggota legislatif (caleg) DPR-RI PPD di Wisma DPR-RI, Cisarua, Bogor, Minggu (2/11) malam.
"Kesediaan ini bukan sesuatu yang saya ambil dengan mudah. Saya sudah lama mengenal Oesman Sapta (pendiri PPD), sejak beliau berkantor di Menteng Jakarta. Saya kenal dia bukan baru sehari dua hari," kata Gus Dur di hadapan ratusan pengurus daerah dan caleg DPR-RI PPD.
Dikatakannya, ia sering bertemu dan ngobrol dengan Oesman. Sejak dulu sampai sekarang, Gus Dur tidak melihat ada cacat yang dilakukan Oesman, sehingga ia bersedia menjadi pembina PPD.
"Sebagai pembina bukan bersifat kolektif jadi hanya antar pribadi. Sebagai pembina tidak perlu aktif, kalau pengurus harian yang harus aktif," katanya.
Ketika ditanya apa yang dilakukannya sebagai pembina, ia menjawab akan ikut saja apa kata Ketua Umum PPD.
Pernyataan kesediaan Gus Dur tersebut bermula dari menjawab pertanyaan Ketua Umum PPD, Oesman Sapta ketika memberikan sambutan di hadapan ratusan pengurus daerah dan caleg DPR-RI PPD.
Saat itu Oesman mengatakan, pada saat makan malam sebelum acara berlangsung, ia bertanya pada Gus Dur bagaimana jika Gus Dur bergabung PPD.
"Kalau Gus bergabung dengan kami, maka PPD akan benar-benar besar, yang dijawab dengan Gus Dur bersedia. Karena Gus Dur sering bercanda, saya belum yakin kalau Gus Dur belum mengatakannya sendiri," kata Oesman.
Dari podium Oesman kemudian sekali lagu bertanya, "apakah Gus Dur bersedia bergabung sebagai pembina?"
Gus Dur yang duduk di barisan kursi paling pun menjawab, "saya bersedia sebagai dewan pembina PPD," katanya.
Oesman kemudian melanjutkan pertanyaannya, "apakah Gus Dur bersedia memakai baju PPD," katanya. Gus Dur juga menjawab, "saya bersedia."
Gus Dur kemudian dipakaikan baju PPD dan diminta berbicara di podium di hadapan peserta pembekalan caleg DPR-RI PPD.
Saat itu, Gus Dur mengatakan, meskipun bersedia menjadi pembina PPD, tapi ia tetap sebagai ketua Dewan Syuro PKB.
Ia pun bicara soal konflik PKB, mulai dari tidak diakui kepemimpinannya oleh pemerintah dan KPU hingga mengancam akan memboikot pemilu legislatif 2009. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
