Pemerintah Aceh Minta dukungan DPD Permanenkan dana Otsus

Pemerintah Aceh Minta dukungan DPD Permanenkan dana Otsus

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan cendera mata kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis malam. (M ifdhal)

Terdapat dua pendapat dalam hal otonomi khusus Aceh, ada yang berpendapat untuk dipermanenkan ada juga pendapat yang berharap perlu dilakukan kerja strategis menyongsong tahun 2027.
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendukung dana otonomi khusus yang diterima provinsi menjadi permanen.

 

“Kami sangat berharap dukungan dari anggota dan pimpinan DPD RI agar dana Otsus yang diterima Aceh saat ini dapat diterima secara berkelanjutan tanpa ada batas waktu,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Kamis malam.

 

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela jamuan makan malam bersama Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti bersama sejumlah anggota termasuk empat orang anggota DPD asal Aceh yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.

 

Ia menjelaskan dana Otsus yang diterima Aceh pada tahun 2023 tinggal satu persen dan akan berakhir pada tahun 2027.

 

“Kami berharap dukungan penuh dari Ketua DPD dan anggota agar dana Otsus yang diterima dapat permanen,” katanya.

 

Ia menambahkan pihaknya saat ini terus bekerja secara maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

 

“Saat ini Pemerintah Aceh terus bekerja dan Alhamdulillah inflasi Aceh terjaga dan jauh dibawah rata-rata nasional dan Insya Allah pertumbuhan ekonomi Aceh akan berada di atas lima persen, Kami menyakini kesejahteraan juga akan meningkat di masa mendatang,” katanya.

Baca juga: Dana otsus menjaga eksistensi perdamaian Aceh

Baca juga: Dana otsus turunkan kemiskinan di Aceh 8,11 persen

Baca juga: Pemerintah Aceh dan DPR RI perjuangkan dana otsus agar permanen


 

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengatakan kunjungan kerja ke provinsi ujung paling barat Indonesia itu guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

 

“Salah satu persoalan krusial di Aceh adalah terkait akan berakhirnya dana Otsus Aceh dan DPD akan mencarikan solusi terbaik untuk Aceh,” katanya.

 

Menurut dia ada dua pendapat dalam hal otonomi khusus Aceh, ada yang berpendapat untuk dipermanenkan ada juga pendapat yang berharap perlu dilakukan kerja strategis menyongsong tahun 2027.

 

“Semua ini perlu kajian mendalam terkait kemampuan fiskal dan tentu DPD yang merupakan perwakilan daerah akan tetap memperjuangkan kepentingan daerah,” katanya.

 

Pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan masyrakat di provinsi itu.

 

Dalam kegiatan tersebut turut serta Anggota DPD RI asal Aceh, Abdullah Puteh, Sudirman, Fadhil Rahmi dan Fachrul Razi.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wakil Ketua DPD dukung RUU omnibus law

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar