DPRD apresiasi anggaran pendidikan Sulsel 39,8 persen

DPRD apresiasi anggaran pendidikan Sulsel 39,8 persen

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayin Arif. ANTARA/Dok.Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Muzayyin Arif mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan yang mencapai 39,89 persen dari APBD 2020 yang sebesar Rp10 triliun lebih.

"Salah satu yang saya catat adalah komitmen Gubernur Nurdin Abdullah yang mengalokasikan anggaran belanja untuk sektor pendidikan tahun ini sekitar 39,89 persen dari total APBD Pokok 2020," kata Muzayyin, di Makassar, Ahad.

Jumlah tersebut, kata dia, merupakan sebuah prestasi karena melampaui angka kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh Undang-undang. Belanja wajib tersebut untuk alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen atau melebihi dari anggaran pendidikan yang ada.

"Mandatory spending kita untuk pendidikan hanya 20 persen. Bapak Gubernur menambah hampir dua kali lipat untuk sektor pendidikan di Sulsel," katanya.

Baca juga: Dewan kritik anggaran perjalanan dinas Bappeda Sulsel Rp8 miliar

Baca juga: Gubernur Sulsel siap ubah mindset soal penggunaan anggaran


Sebelumnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp10,79 triliun.

"Anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp7,540 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,150 triliun," kata Gubernur Sulsel H.M. Nurdin Abdullah saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel dengan agenda Persetujuan Bersama Rancangan APBD 2020 di Makassar, Jumat (29/11) malam.

Nurdin menyebutkan komponen terbesar dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai dengan anggaran Rp3,362 triliun, sedangkan pada belanja langsung adalah belanja modal sebesar Rp1,622 triliun. Adapun pembiayaan daerah berjumlah Rp323,99 miliar.

Alokasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar pada RAPBD ini sebesar Rp4,943 triliun yang terdiri atas urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial lainnya.*
 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi VIII DPR beri dukungan penanganan COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar