Menurut Darwin di Jakarta, Selasa, masing-masing pemda perlu mengumumkan dengan jelas dan terukur target serta capaian mereka terhadap solusi berbagai problem seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, yang ada di wilayah kewenangan masing-masing.
"Demikian pula para kepala daerah di Papua, Kaltim, Riau, dan lain sebagainya yang alamnya kaya, tapi problem ketimpangan pendidikan, kesehatan dan pengangguran masih tinggi," ujar Darwin.
Lebih lanjut Darwin mengatakan bahwa sejak diterapkannya UU No.32/2004 tentang Pemda, maka hampir semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan ke pemda kecuali enam hal yang masih di tangan pemerintah pusat, yakni pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, agama, fiskal dan moneter.
Karenanya, saat ini sudah waktunya untuk secara bersama-sama memberdayakan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan demi mengawal demokrasi.
Darwin juga mengatakan bahwa betapa pun besar komitmen negara dalam program prorakyat untuk kesehatan (jamkesmas), pendidikan (BOS) hingga penciptaan lapangan pekerjaan (PNPM), tetap tidak bisa berjalan optimal tanpa peran serta dan tanggung jawab pemda-pemda yang terukur dan transparan.
"Dukung terus pemda yang benar-benar bekerja dan beri amanah pada partai yang mengusungnya. Sebaliknya, berikan sanksi dan jangan pilih lagi mereka yang tidak dapat mengemban amanah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Pemprov DKI Jakarta Djamal mengumumkan bahwa perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III/2008, yang diukur berdasarkan PDRB, meningkat dengan didasarkan pada lapangan usaha dan sisi penggunaan.
Pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh semua sektor ekonomi serta naiknya modal tetap bruto (3,59 persen), ekspor (3,59 persen), dan konsumsi pemerintah (3,42 persen).(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
