Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di NTT saat ini hanya dinikmati oleh kelompok kecil masyarakat.
"BUMDesa ini hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat di desa, karena memang usaha ini hanya melibatkan kelompok kecil masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT Nelson Matara di Kupang, Rabu, terkait keberadaan BUMDes di NTT.
Baca juga: NTT dorong BUMDes di Lapale kembangkan agrowisata
Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT, kata dia, saat ini telah terbentuk 900 BUMDes dari total 3.026 desa di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Setiap desa mendapat suntikan dana Rp100 juta yang dialokasikan dari dana desa sebagai penyertaan modal awal, untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan para pengurus BUMDes dalam menggerakkan roda ekonomi desa," katanya.
Baca juga: NTT siapkan BUMDes untuk kelola wisata Pantai Liman
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT Piter Sinuk Manuk mengatakan BUMDes yang aktif di NTT hanya 777 BUMDes, sedangkan 123 BUMDes lainnya dalam kondisi mati suri.
Berkaitan dengan hal itu, Nelson Matara mengusulkan kepada pemerintah untuk mencari formula lain dalam BUMDes ini, agar seluruh masyarakat di desa bisa terlibat langsung dalam usaha-usaha kecil dan usaha produktif.
Baca juga: BUMDes di NTT bentuk PT kelola penambangan batu pecah
"Kita minta kalau bisa pemerintah cari formula lain, sehingga semua masyarakat bisa terlibat dan turut menikmati usaha yang ada di desa ini," kata Nelson.
Menurut dia, BUMDes yang ada saat ini memang sudah bagus, namun hanya orang-orang atau kelompok tertentu yang terlibat, terutama kelompok usaha.
Baca juga: Permintaan kelor produksi BUMDes ke Jepang 40 ton per minggu
"Kita ingin agar BUMDes ini dinikmati semua masyarakat di desa setempat. Selain itu, kalau bisa BUMDes bekerja sama dengan koperasi, karena dengan koperasi pasti banyak masyarakat terlibat," kata mantan Wakil Ketua DPRD NTT dari PDI Perjuangan ini.
Dia menambahkan, sebagai mitra dari instansi yang mengurus soal pemerintahan desa, pihaknya mengharapkan ada formula baru di dalam program BUMDes, agar masyarakat semuanya dapat terlibat dan menikmati kehadiran BUMDes.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
