Selain melalui kebijakan tersebut, untuk membantu industri CPO dalam negeri akibat turunnya harga CPO internasional, pemerintah juga telah menurunkan pajak ekspor CPO dari 2,5 persen menjadi 0 persen pada November lalu.
"Dengan menciptakan peningkatan pasar domestik melalui keharusan penggunaan biodiesel tersebut akan mendorong penambahan permintaan CPO di dalam negeri sebesar 2,5 juta ton tahun depan," kata Menteri Perdagangan Mari E Pangestu di forum "Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and Price Outlook 2009" di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Di hadapan pengurus Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Manggabarani, Mendag mengatakan, saat ini total permintaan CPO nasional untuk industri pangan terutama minyak goreng dan kosmetik mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Dengan demikian pada 2009 permintaan CPO akan naik sekitar 55,5 persen akibat mandatory (keharusan) penggunaan biodiesel. Produksi CPO nasional sendiri ditargetkan mencapai 19 juta ton pada 2008.
Kebijakan mandatory penggunaan biodiesel tersebut juga akan mendorong kembali tumbuhnya industri biodiesel di dalam negeri yang sempat stagnan, bahkan ada yang tutup akibat naiknya harga CPO yang mencapai 1.250 dolar AS per ton Maret 2008.
Mari mengatakan, selama ini sekitar 70 persen produksi CPO Indonesia dipasok ke pasar internasional sehingga harga CPO sangat tergantung pada permintaan pasar dunia.
Oleh karena itu, ketika harga minyak mentah dunia naik mencapai di atas 100 dolar AS per barel, permintaan CPO dunia juga naik sehingga mendorong harga CPO mencapai titik tertinggi 1.250 dolar AS per ton.
Namun, ketika harga minyak mentah dunia turun ke tingkat sekitar 50-an dolar AS per barel, harga CPO ikut turun menjadi dibawah 500 dolar AS per ton.
Untuk menekan, ketergantungan itulah, kata dia, pemerintah menargetkan akan terus menciptakan peningkatan permintaan CPO domestik baik melalui kebijakan biodiesel maupun pengembangan industri hilir CPO lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.
Hal senada dikemukakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi. Ia mengatakan pemerintah akan membuat regulasi dan kesepakatan dengan kalangan industri CPO nasional untuk menjamin pasokan CPO bagi industri biodiesel.
"Kami akan buat regulasi dan kesepakatan dengan kalangan industri CPO, agar ketika harga (CPO) jelek kita sama-sama tanggung, tapi ketika (harga CPO) bagus, program (biodiesel) tidak boleh berhenti," katanya.
Menanggapi hal itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Akmaluddin Hasibuan mengatakan, pemerintah harus memberi insentif kepada industri CPO berupa subsidi pembelian CPO bagi industri biodiesel untuk menjamin pasokan CPO dan biodiesel di dalam negeri.
"Selama ini pemerintah memberi subsidi terhadap BBM yang diimpor dari luar negeri untuk kebutuhan nasional. Mengapa pemerintah tidak melakukan hal yang sama memberi subsidi kepada CPO ketika harga CPO tinggi, agar program biodiesel terus berkelanjutan," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
