Jadi ini setiap kebijakan harus dipahami secara mendalam. Kalau alasan Pak Menteri, di negara Islam juga begitu, di Abu Dhabi begitu, di Malaysia begitu, mungkin ini hal baru buat Indonesia..."Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan keputusan Kementerian Agama Kota Bandung yang akan mengatur isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid wilayah Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama bukan hanya diterapkan di Bandung.
"Dan saya kira itu narasinya itu bukan hanya untuk Kota Bandung saja. Namun hanya memang yang bersuara duluan itu Kanwil Agama Bandung. Jadi jangan dilokalisir," ujar Gubernur Ridwan Kamil seusai membuka West Java Calender Event and Festival 2020, di Kota Bandung, Rabu.
Baca juga: Presiden: Terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan serius
Orang nomor satu di Provinsi Jabar ini mengatakan rencana Kementerian Agama di Kota Bandung untuk mengarahkan isi khotbah Jumat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, harus tersosialisasikan dengan baik dengan berbagai lapisan umat Islam supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Sampai saat ini saya belum dapat arahan itu seperti apa, tapi yang penting intinya semua bisa menerima terhadap kebijakan baru. Nanti saya akan tanya secara jelas maksudnya apa. Saya belum dapat jelas, saya baru baca dari online," kata dia.
Gubernur Emil meminta isu tersebut tidak dilokalosasi jadi isu Bandung saja dan Kementerian Agama Kota Bandung harus bisa menjelaskan dan menyosialisasikan wacana tersebut kepada umat Islam.
Hal tersebut perlu dilakukan karena pengaturan khutbah Jumat adalah hal yang baru di Indonesia.
"Jadi ini setiap kebijakan harus dipahami secara mendalam. Kalau alasan Pak Menteri, di negara Islam juga begitu, di Abu Dhabi begitu, di Malaysia begitu, mungkin ini hal baru buat Indonesia, makanya wajar ada pro dan kontra," kata Emil.
Kementerian Agama Kota Bandung menyatakan berencana untuk mengatur isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid wilayah Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama.
Baca juga: Wapres: standardisasi da'i dapat kurangi radikalisme
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Yusuf Umar mencontohkan hal tersebut sudah diterapkan di Abu Dhabi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Apabila wacana tersebut di terapkan di Indonesia, maka menurutnya naskah khotbah akan disiapkan oleh Kemenag.
"Dalam hal ini di Indonesia mungkin (naskah khotbah) lewat kementerian agama, dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukkan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun toyibatun wa robun gofur,” kata Yusuf di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, kemarin.
Menurutnya metode seperti itu dapat membuat Indonesia lebih memiliki toleransi yang tinggi dan ketentraman bermasyarakat. Maka, ia harap Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa mendukung wacana Kemenag tersebut.
Baca juga: Wapres Ma'ruf luncurkan gerakan pelopor antiradikalisme
Nantinya, kata dia, isi dakwah akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Tanah Air. Salah satunya, kata dia, sikap beragama dengan toleran yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.
"Bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup di antar umat beragama ini supaya tetap rukun, aman damai dan hidup sesuai negara pancasila ini bagaimana agar masyarakat melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap agar Pemerintah Kota Bandung dapat mendukung wacana tersebut.
Sehingga ia berharap upaya menjaga toleransi tersebut tidak hanya wacana semata.
"Diharapkan ini tentu saja perlu ada political will dari pemerntah kota. Kalau Bapak wali menghendaki, kami siap untuk mengawal itu,” kata dia.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Bangun narasi kerukunan untuk cegah radikalisme
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
