"Walau pemerintah Thailand mengumumkan memundurkan pelaksanaan temu puncak ke-14 ASEAN pada Maret 2009, karena krisis politik dalam negeri, tidak tertutup peluang untuk melakukannya lebih cepat," kata Faiza di Jakarta pada Jumat.
Menurut Faiza, pelaksanaan temu puncak ke-14 ASEAN harus juga mempertimbangkan sejumlah agenda internasional lain.
"Banyak hal harus disetujui kepala negara/pemerintahan ASEAN dalam temu puncak ke-14 ASEAN sebelum dibawa ke sejumlah acara lain internasional," katanya.
Faiza mencontohkan Prakarsa Chiang Mai, kesepakatan kawasan untuk mengatasi krisis keuangan global, yang harus disetujui di tingkat kepala negara/pemerintahan setelah pembahasan di tingkat menteri keuangan ASEAN+3, sebelum dibawa ke forum G20.
Dengan memperhatikan perkembangan politik di Thailand dan untuk memelihara momentum kerjasama ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan dua hal bersifat mendesak.
Pertama, pelaksanaan pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta untuk mensahkan pemberlakuan Piagam ASEAN dan kedua, pertemuan menteri keuangan ASEAN+3 di Bali untuk membahas upaya bersama mengatasi krisis keuangan global.
Pemerintah Thailand pada Selasa malam mengumumkan bahwa pelaksanaan temu puncak ke-14 ASEAN diundur hingga Maret 2009.
Keputusan itu diambil parlemen Thailand setelah Mahkamah Konstitusi melarang Wongsawat dan sejumlah politisi partai berkuasa melakukan kegiatan politik lima tahun dan menunjuk mantan Wakil Perdana Menteri Charavat Charnveerakul sebagai perdana menteri sementara.
Pasca-pemberhentian Wongsawat, pengunjukrasa --yang menyebut kelompok mereka Aliansi Rakyat untuk Demokrasi-- membubarkan diri dari pengepungan bandar udara antarbangsa di Bangkok.
Sehubungan dengan keadaan dalam negeri Thailand, yang masih berproses, kecuali untuk keperluan bersifat mendesak, warga Indonesia diharapkan untuk sementara membatasi kepergiannya ke Thailand.
Saat dimintai kepastian mengenai status warga Indonesia terjebak di Bangkok, Faiza mengatakan bahwa hingga Jumat, seluruh warga negara Indonesia telah memastikan kepulangannya.
"Dari Posko KBRI diketahui bahwa rata-rata, setiap WNI telah memegang tiket pasti kepulangan, sekalipun tidak semua menggunakan Garuda," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
