Saya kira kalau dikaitkan dengan Gibran belum tentu demikianSolo (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyatakan sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu terkait "pintu belakang" konteksnya luas.
"Saya kira kalau dikaitkan dengan Gibran belum tentu demikian," katanya di Solo, Jateng, Senin.
Sebagaimana diketahui, Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo berencana maju menjadi salah satu peserta Pilkada Surakarta 2020 dari PDIP. Saat ini, Gibran dengan nama lain, yaitu Achmad Purnomo sedang bersaing untuk memperoleh rekomendasi dari Ketua Umum partai.
Terkait hal itu, dikatakannya, bisa jadi sindiran tersebut bukan untuk kader yang akan maju ke kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah di Indonesia, tetapi justru untuk kasus pergantian antarwaktu (PAW) yang sempat menyandung beberapa nama kader PDIP beberapa waktu lalu.
Baca juga: Tak disiplin, Megawati berikan sanksi kepada 26 kader PDIP
"Itu kan pernyataan pimpinan partai, jadi pastilah mengandung pesan politik. Memang bukan pernyataan netral, tetapi bukan hanya untuk Kota Solo," ucapnya.
Mengenai jalur formal dan informal yang ditempuh oleh dua nama tersebut, dikatakannya, selama tidak menyalahi AD/ART partai maka tidak perlu dipermasalahkan.
"Seperti yang diketahui publik kan Achmad Purnomo maju lewat DPC, sedangkan Gibran mendaftar lewat DPD. Saya tidak tahu, maksudnya jalur formal dan informal itu masing-masing untuk siapa, tetapi saya melihat tidak ada yang menyalahi AD/ART PDIP," tuturnya.
Sebelumnya, tepatnya pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP beberapa waktu lalu, Megawati sempat menyindir calon kepala daerah yang meminta rekomendasinya lewat "pintu belakang".
Baca juga: Megawati ingatkan kadernya tak ambil keuntungan pribadi
Terkait hal itu, Gibran merasa sindiran Megawati tersebut bukan untuk dirinya mengingat ia sudah melalui prosedur sebagaimana mestinya.
"Saya lewat mekanisme partai. Saya sudah melalui proses pendaftaran, syaratnya sudah lengkap, waktu mendaftar juga di depan media," ujarnya.
Bahkan, dikatakannya, proses uji kepatutan dan kelayakan juga dilakukan di depan media sehingga dilakukan secara terbuka.
Baca juga: Megawati ingatkan kader PDIP jangan jadi politisi populis
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
