Banyak Perusahaan Minta Penangguhan UMK 2009

Semarang (ANTARA News) - Banyak perusahaan di Jawa Tengah yang mengajukan penangguhan penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2009 karena tidak bisa memenuhi kenaikan upah tersebut akibat krisis global. "Di Kabupaten Pemalang ada 13 perusahaan yang mengajukan penangguhan, begitu juga dengan 29 perusahaan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Djoko Wahyudi, di Semarang, Minggu. Djoko mengatakan, dibandingkan di Kabupaten Pemalang, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang, di Solo jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan lebih banyak. Perusahaan-perusahaan tersebut, menurut Djoko, sudah mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2009 ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. Pengajuan penangguhan bisa disampaikan ke Disnakertransduk Provinsi Jateng paling lambat 21 Desember 2008 atau 10 hari sebelum UMK berlaku. Djoko menjelaskan, penangguhan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK 2009 karena penetapan UMK Jateng 2009 yang ditetapkan Gubernur pada 20 November 2008 terlalu tinggi. Kenaikan UMK 2009 di Kota Semarang sebesar 17 persen, dinilai terlalu tinggi oleh perusahaan. Begitu juga dengan rata-rata kenaikan UMK Jateng yang mencapai 12,9 persen dianggap memberatkan oleh dunia usaha. Padahal perkiraan kenaikan hanya berkisar 8 persen sampai 10 persen. Kenaikan UMK di Jateng berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No.561.4/52/2008 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Jateng tahun 2009, yang ditandatangani Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, di Semarang, Kamis (20/11), UMK di Jateng secara umum naik sekitar 12,9 persen dengan kenaikan UMK terendah 5,12 persen (Kabupaten Brebes) dan kenaikan UMK tertinggi 19,22 persen (Kabupaten Demak). Permintaan penangguhan penerapan UMK tahun 2009 oleh sejumlah perusahaan di Jawa Tengah ini, menurut Djoko, akan segera dibahas satu sampai dua hari mendatang. "Rapat koordinasi kabupaten/kota dengan Dewan Pengurus Provinsi dilakukan sebelum tanggal 20 Desember. Ya sepertinya satu atau dua hari mendatang rapatnya," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Djoko Wahyudi, di Semarang, Minggu.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008

15 Desember 2008

Saya kira dengan UMK yg skarangpun para pekerja blm mampu mencukupi kebutuhan minimalnya-ditambah kondisi ekonomi yang semakin sulit.Gmana bisa bekerja dengan semangat kalau asupan gizi tidak ada dan ini bukan zaman perbudakan tho....Seharusnya tdk perlu tjadi pertentangan antara pekerja&pengusaha kalau NEGARA bertanggungjawab atas jaminan sosial rakyatnya.Tapi kenyataanya???Pemerintah kt masih diisi oleh para pengusaha yg mau nya untung melulu-Nasib rakyat???nomer sekian sekian....

0 0 Balas LaporkanHapus
15 Desember 2008

Jurang pemisah antara Pengusaha dan Pekerja memang semakin dalam di saat situasi krisis global sekarang ini.Yang penting sebetulnya masyarakat Indonesia harus belajar mengurangi tingkat konsumsi kebutuhan sekunder alias Effisiensi.Karena yang mengalami krisis bukan cuman di Indonesia saja.Para Pekerja tetap bekerjalah yang rajin dan disiplin, daripada menuntut UMK tapi perusahaan belum mampu..malah bisa terjadi PHK...lebih REPOT.

0 0 Balas LaporkanHapus