Legislator minta pemda fokus tata sungai di Wondama-Papua Barat

Legislator minta pemda fokus tata sungai di Wondama-Papua Barat

Alat berat dioperasikan untuk mengeruk material Sungai Anggris di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Pada Senin (23/12/2019) sungai tersebut meluap dan membanjiri Kota Wasior. (FOTO ANTARA/Toyiban/am.)

Secara rutin pengerukan sungai-sungai harus dilakukan untuk mencegah pendangkalan. Sungai kita dangkal karena tumpukan material, ini yang selama ini memicu meluapnya sungai
Teluk Wondama, Papua Barat (ANTARA) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat Munawar Jamalu meminta pemerintah daerah (pemda) fokus melakukan penataan sungai untuk mencegah bencana banjir.

"Secara rutin pengerukan sungai-sungai harus dilakukan untuk mencegah pendangkalan. Sungai kita dangkal karena tumpukan material, ini yang selama ini memicu meluapnya sungai," katan Munawar Jamalu di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Minggu.

Ia mengatakan bahwa pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimen diyakini menjadi salah satu penyebab banjir yang telah berulang kali terjadi di Kabupaten Teluk Wondama,  khususnya di Kota Wasior dan sekitarnya.

Ia juga menyarankan Pemkab Teluk Wondama membeli alat berat agar tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyewa dari pihak swasta.

“Membangun talut (talut pengaman) itu hanya sementara untuk antisipasi banjir. Menurut saya itu bukan solusi. Yang utama adalah pengerukan kali terutama di bawah-bawah jembatan, " kata Munawar Jamalu.

Anggota Komisi C lainnya Edi Aristoteles Renmaur berpandangan selain pengerukan dan pembangunan talut pengaman, hal yang tidak kalah penting adalah penanaman pohon pengendali banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

“Pengendalian secara alami dengan menamam pohon yang berakar serabut seperti bambu itu juga perlu dilakukan supaya bisa menahan material bawaan banjir, yang lewat hanya air saja. Itu perlu dilakukan dengan koordinasi dengan (dinas) lingkungan hidup,“ katanya.

Sedangkan Ketua Komisi C Remran Sinadia menambahkan penataan DAS harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua instansi terkait serta peran serta masyarakat.

“Selain membuat tanggul, pengerukan juga membangun jembatan yang lebih tinggi tetapi yang penting juga itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jangan setiap ada bencana baru dilakukan sesudah itu stop. Jadi memang perlu kita punya alat berat sendiri supaya bisa setiap waktu bisa dilakukan. Saya kira tidak apa-apa kalau kita beli excavator supaya tidak sewa ke swasta lagi,“ katanya.

Sekretaris BPBD Kabupaten Teluk Wondama Yance Pesurnai menjelaskan, pihaknya telah menjadikan normalisasi sungai sebagai kegiatan prioritas dalam tahapan rehabilitasi rekonstruksi pascabanjir yang menerjang Kota Wasor akibat meluapnya Kali Anggris pada 23 Desember 2019 lalu.

Hanya saja pihaknya masih menunggu turunnya anggaran dari BNPB sebagaimana proposal yang telah diajukan pemkab ke pemerintah pusat.

“Jadi kami sepakat bahwa pengerukan kali harus dilakukan secara rutin juga perlu ada reboisasi di DAS. Tetapi memang pengerukan sungai itu selama ini kami terkendala fasilitas, terutama alat berat sehingga kamipun menginginkan sebaiknya Pemda memiliki alat berat sendiri karena di sini curah hujannya cukup tinggi sehingga material turun setiap kali hujan lebat,“ demikian Yance Pesurnai.

Baca juga: BPBD Papua Barat: empat sungai di Wondama cukup berbahaya

Baca juga: 62 bangunan tergenang air dan lumpur akibat banjir di Wasior

Baca juga: Warga Teluk Wondama-Papua Barat panik sungai meluap

Baca juga: Perencanaan pembangunan Wondama 2020 berbasis risiko bencana

Pewarta: Toyiban
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Polsek Aimas sediakan  wifi gratis untuk belajar secara daring

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar