Pengamat: Rumah demokrasi perlu dibangun merespon kinerja dewan

Pengamat: Rumah demokrasi perlu dibangun merespon kinerja dewan

Ilustrasi (Ist/foto from google.com/Kaskus.co.id)

Kota Pekanbaru (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si berpendapat rumah demokrasi perlu dibangun untuk merespon protes masyarakat terkait kinerja dewan sebagai sarana demokrasi atau jalan untuk mengembalikan saluran komunikasi politik yang terputus antara anggota dewan dengan konstituen dan partai politik.

"Keberadaan rumah demokrasi itu dibutuhkan karena berkurangnya peran partai politik dalam pendidikan dan partisipasi politik sedangkan partai hanya sebagai jalan untuk mengantarkan seseorang agar bisa masuk ke dalam rumah rakyat yang disebut dewan perwakilan rakyat (DPR) itu," kata Erdi, dalam laporan tertulisnya diterima ANTARA Riau, Jumat.

Menurut Erdi, Pada era reformasi ini, partai politik diharapkan menjadi perpanjangan lidah rakyat dalam menyalurkan aspirasi ke pemerintah. Sesuai dengan tujuan dibentuknya partai politik, yaitu menjadi sarana pembelajaran politik, sarana partisipasi politik dan memberikan informasi capaian kinerja wakil rakyat kepada konstituennya dan rakyat pada umumnya, maka minimal ada dua indikator kinerja wakil rakyat (Yerby, 2008)

Pertama adalah kapasitas menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan ke dalam program dan kegiatan yang berbasis kepentingan konstituen; kedua adalah jumlah regulasi yang berhasil dikeluarkan oleh institusi dewan.

Dalam banyak hal, peran partai politik seperti di atas dianggap tidak jalan. Sering kita dengar konstituen protes kepada wakil rakyat karena usai rakyat memberikan suara melalui mekanisme pemilu, dan terpilihnya seseorang sebagai wakil rakyat di dewan, jalinan komunikasi dengan konstituen pun terputus.

"Suara konstituen dianggap tanpa tindak lanjut sehingga rumah demokrasi sangat dibutuhkan," kata Erdi yang juga Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kerjasama itu.

Sementara itu, tuntutan dibangunnya rumah demokrasi, pernah disampaikan Murcholis Madjid tahun 1999 sebagai orang pertama yang membuat ide pendirian rumah demokrasi di Indonesia. Istilah ini dimunculkan beliau karena banyaknya kelompok dan gerakan pembela hak asasi dan perbaikan harkat atau dignity kaum lemah atau tersisih yang semestinya mampu diperjuangkan oleh partai politik dalam negara demokrasi, namun gagal diperjuangkan pemerintah dan partai politik.

Menjelang pemilu dan pilpres 2018, banyak berdiri rumah demokrasi yang dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu. KPU dan jajarannya gencar melakukan pendidikan pemilih melalui bermacam cara, salah satunya adalah melalui pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang wujudnya adalah rumah demokrasi.

"Fungsi utama dari rumah demokrasi adalah untuk memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada secara optimal di KPU. Di dalam rumah demokrasi disediakan beberapa informasi mengenai sejarah pemilu, hasil pemilu, seluruh dokumentasi pemilu dan perolehan hasil pemilihan umum," katanya.

Selain itu di rumah ini, juga disediakan ruang diskusi dan ruang simulasi untuk belajar bersama tentang pemilu, perpustakaan mini, serta ruang audio visual yang menayangkan dokumentasi pemilu. Publik kemudian bertanya, setelah peran KPU terdelegasi kepada rumah demokrasi, lalu untuk apa lagi ada KPU.

Baca juga: Demokrasi Indonesia dinilai belum sejalan dengan sila keempat

Baca juga: Teguh Juwarno : teror di era demokrasi harus dilawan

Baca juga: Rumah Indonesia: "demokrasi kita sudah terbeli"

 

Pewarta: Frislidia
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar