lahan yang diremajakan juga sudah diusulkan sebagai lahan tumpang sari jagung, agar lahan tetap produktif jelang kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar.
Painan, (ANTARA) - Areal perkebunan kelapa sawit seluas 358 hektare di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diremajakan melalui bantuan dana peremajaan sawit rakyat dari Badan Peremajaan Kelapa Sawit (BDPKS) Kementerian Keuangan RI.

"Melalui peremajaan, kami berharap produktivitas lahan lebih baik lagi," kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat meluncurkan program tersebut di Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Selasa.

Ia menjelaskan 358 hektare perkebunan yang diremajakan itu, 104 hektare merupakan milik Kube Bina Usaha Mandiri Nagari Lunang dua, Kecamatan Lunang, dan 147 hektare milik Kelompok Tani Karya Bersama Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut.

Selanjutnya, 107 hektare milik KSU Langgeng Jaya Sejahtera, dan KSU Langgeng Jaya Sejahtera Nagari Sungai Pulai yang juga berada di Kecamatan Silaut.

Baca juga: Wabah corona di China pengaruhi kinerja ekspor dan sawit Riau

Ia berharap seluruh program dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara dalam upaya peningkatan produksi perkebunan khususnya kelapa sawit.

"Kami dari kabupaten akan menyokong kegiatan ini dengan maksimal, dengan harapan tahun berikutnya program ini juga bisa dinikmati pekebun kelapa sawit lainnya di Pesisir Selatan," kata dia.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan, Nuzirwan, mengatakan, lahan yang diremajakan juga sudah diusulkan sebagai lahan tumpang sari  jagung, agar lahan tetap produktif jelang kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar.

Ia menyebut untuk memuluskan rencana peremajaan, sekaligus memperkuat posisi tawar harga jual tandan buah segar yang dihasilkan lahan yang diremajakan, di daerah setempat juga telah dibentuk kepengurusan DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Baca juga: Wabah corona di China pengaruhi kinerja ekspor dan sawit Riau

"Apkasindo akan menjembatani petani kelapa sawit dengan pabrik terutama dalam hal penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit secara berkala," jelasnya,

Kegiatan juga dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, perwakilan BDPKS dan Kementerian Keuangan RI, anggota DPRD setempat, Kepala DPD Apkasindo dan tokoh masyarakat Kecamatan Silaut.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020