Tokyo (ANTARA News) - Kasus penyalahgunaan dana politik yang menimpa kubu partai oposisi Jepang kini mulai menyeret hingga ke partai berkuasa, Liberal Democratic Party (LDP) pimpinan PM Taro Aso.

Media massa Jepang di Tokyo, Kamis, menyebutkan sejumlah tokoh senior LDP, termasuk Menteri Ekonomi Toshihiro Nikai dan mantan PM Jepang Yoshiro Mori, memutuskan akan mengembalikan uang donasi yang diduga sebagai bentuk kecurangan dalam sumbangan politik.

Menteri Sekretaris Kabinet Takeo Kawamura mengatakan, salah satu faksi di tubuh LDP yang dipimpin Nikai (Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri) akan segera mengembalikan uang yang terkait saat pengumpulan dana partai yang diberikan kelompok usaha Nishimatsu Construction Co.

Nishimatsu merupakan perusahaan kontraktor yang juga memberikan sumbangan dana kepada partai oposisi Democratic Party of Japan (DPJ) pimpinan Ichiro Ozawa. DPJ merupakan partai nomor dua terbesar dan menjadi pemimpin partai-partai oposisi lainnya untuk melawan dominasi LDP.

Selasa (3/3) lalu, aparat kejaksaan Jepang menahan tiga orang, termasuk orang kunci partai DPJ, Takanori Okubo (sekretaris Ichiro Ozawa), dan mantan pimpinan perusahaan Nishimatsu, terkait dengan sumbangan yang diduga ilegal.

Kasus itu kontan mengguncang peta politik Jepang, mengingat kelompok oposisi sedang naik daun di mata rakyat Jepang, sementara partai yang kini berkuasa justru sedang merosot popularitasnya akibat sejumlah skandal dan konflik internal di tubuh LDP sendiri.

Ozawa sendiri sudah memastikan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan ketua umum partai dan meyakini bahwa sekretarisnya tidak bersalah. Ozawa menegaskan bahwa partainya melakukan transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana partai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia bahkan menuding penyidikan terhadap kasus yang menimpa sekretarisnya tidak "fair" baik dalam segi hukum maupun dilihat dari kacamata politik.

Situasi politik di Jepang kini semakin runyam, padahal negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu sedang jatuh terpuruk ke dalam resesi ekonomi yang dalam. Sementara kubu oposisi sedang naik daun dan berpeluang menggantikan pemerintahan yang ada.

DPJ kini menguasai mayoritas kursi di Majelis Tinggi Parlemen Jepang (Upper House) lewat kemenangannya yang spektakuler tahun 2007. Sedangkan LDP kini hanya mendominasi di Majelis Rendah (Lower House).

Kubu pemerintah yang dikuasai LDP juga mengalami banyak persoalan, bahkan menteri keuangannya terpaksa mundur gara-gara terlihat "mabuk" saat jumpa pers di pertemuan G-7 di Roma Februari lalu.

Popularitas PM Taro Aso terus anjlok karena menunda-nunda pelaksanaan pemilu yang dinilai semakin memperkeruh situasi politik dan ekonomi Negeri Sakura itu.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009