"Abrasi sudah menghantam beberapa permukiman penduduk, merusak tambak hingga merusak ekosistem pantai. Pemerintah harus secepatnya menangani," kata Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Semarang, Senin.
Riza menjelaskan, berdasarkan data KIARA tahun 2008 abrasi telah merusak ratusan hektare tambak di tiga kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Kecamatan Keramat, Kecamatan Surodadi, dan Watureja.
"Selain itu, sepanjang 27 kilometer tepi pantai di wilayah Tegal, termasuk di Pantai Muarareja, abrasi menghancurkan 10 petak tambak masyarakat," katanya.
Sementara itu, lanjut Riza, di daerah Rembang, abrasi mencapai 30 meter dari tepi pantai, terutama di Desa Kalipang, Sarang, Meduro, Karang Mangu, dan Temperak.
Abrasi juga merusak tanggul dan bronjongan di wilayah Pantai Widuri Pemalang. Di Pantai Singadu Batang, daratan yang terkikis abrasi 25 meter dengan panjang 1 kilometer. Di Roban Barat, Batang, sebanyak 10 keluarga harus direlokasi akibat abrasi.
"Yang paling parah terjadi di Demak. Abrasi telah mendekat ke Jalan Raya Sayung Demak mencapai 32 kilometer," katanya.
Bahkan, tambah Riza, sebanyak 200 keluarga di Desa Bedono, Surodadi, Sriwulan, Timbulsloko, Gemulak, dan Sidogemah harus direlokasi ke desa lain.
Di Kota Semarang, abrasi juga mengikis daratan sejauh 1 km dari tepi pantai. Sedangkan di Mangunharjo sebanyak 190 hektare tambak terancam hilang.
Penyebab semakin parahnya abrasi, kata Riza, di antaranya karena rusaknya hutan bakau di Jateng. Dari 95 ribu hektare hutan bakau, 61 ribu hektare di antaranya masuk kategori rusak.
"Kerusakan ini akibat alih fungsi lahan," katanya.
Selain itu, eksploitasi sumber daya alam serta reklamasi pantai di wilayah pesisir juga menjadi pemicu. Riza mencontohkan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Emas Semarang berencana melakukan reklamasi di muara Kali Semarang dan Banjir Kanal Barat seluas 70 hektare.
Riza menambahkan, Pulau Jawa merupakan pulau dengan pembangunan fisik yang sangat pesat mulai dari kawasan industri, perkantoran, transportasi, fasilitas militer, pariwisata hingga pemukiman mewah. Namun, kegiatan pembangunan itu tidak mempertimbangkan fisik Pulau Jawa yang luasnya hanya tujuh persen dari total luas Indonesia.
"Untuk mengatasinya pemerintah seharusnya membuat kebijakan reklamasi serta berbagai bentuk konservasi lahan di sepanjang pesisir utara pulau Jawa," demikian Riza.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
