"Ada 780 kecamatan yang berada di perbatasan, kita tidak akan mungkin membangun serempak semua sangat tergantung dari kemampuan fiskal, kemampuan keuangan negara. Jadi hasil diskusi dengan Bappenas, biaya yang mungkin tersedia adalah untuk 222 kecamatan," kata Tito Karnavian yang juga Menteri Dalam Negeri itu di Jakarta, Rabu.
Pembangunan kecamatan perbatasan itu menurut dia, akan menyesuaikan dengan potensi daerah, tetapi acuannya tetap soal kepentingan pertumbuhan ekonomi.
"Dia punya potensi ekonomi di sana, entah perikanan, perkebunan, pertanian, wisata, dia bisa menjadi daerah pertumbuhan yang bisa menstimulus daerah lainnya," kata Tito.
Tujuan selanjutnya dari pembangunan tersebut lanjut dia, agar kecamatan yang berada di perbatasan merasakan pemerataan dalam berbagai sektor, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dengan kota.
"Sehingga perlu didorong lebih intens dipercepat pembangunan di situ agar terjadi pemerataan dengan daerah-daerah lain yang lebih maju," ucapnya.
Alasan berikutnya selain tentang pertumbuhan dan pemerataan, kata Tito, membangun perbatasan juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia, apalagi perbatasan merupakan daerah terdepan yang langsung menghadap negara lain.
Tito menjelaskan, wilayah perbatasan yang akan menjadi prioritas pembangunan di antaranya, Anambas, Natuna, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
"Sudah ada tim khusus dari kementerian dan lembaga yang bekerja untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan yang akan dikerjakan. kita harapkan sampai akhir tahun 2024, sebanyak 222 kecamatan ini betul-betul terbangun, kalau nanti terbangun rakyat bisa lebih sejahtera dan bisa menjadi penyangga pertahanan negara," ujarnya.
Baca juga: Mendagri bahas pembangunan wilayah perbatasan di IPB
Baca juga: BNPP nilai pembangunan wilayah perbatasan di Kaltara sudah maju
Baca juga: Pemprov dorong peningkatan pembangunan wilayah perbatasan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
