"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," kata Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Pesan pasien sembuh COVID-19: Jangan panik
Baca juga: Pasien sembuh corona ingatkan pentingnya minum air putih
Baca juga: Pelajaran berharga dari pasien sembuh COVID-19
Dia menjelaskan, apabila "lockdown" diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti dan dikhawatirkan akan memunculkan kepanikan baru.
Jazilul menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan "lockdown" terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Politisi PKB itu mengusulkan apabila mau melakukan "lockdown" saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif COVID-19.
"Namun harus dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif," ujarnya.
Dia menilai "lockdown" itu hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau masyarakat Indonesia dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.
"Apabila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip COVID-19, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus tersebut bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Baca juga: Ini pesan pemerintah kepada tiga pasien COVID-19 sembuh
Baca juga: Pasien kasus 06, 14, dan 19 dinyatakan sembuh dari COVID-19
Baca juga: Dokter jelaskan cara pasien sembuh dari COVID-19 walau belum ada obat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan "lockdown" untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
