arahan Bapak Presiden adalah melibatkan KPK untuk pengawasan di lapangan agar sistem bisa berjalan efektif dan efisienJakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengurusan sistem logistik nasional khususnya terkait pengawasan di lapangan.
"Bapak Presiden memberikan arahan dari national logistic ini pertama implementasi di lapangan, arahan Bapak Presiden adalah melibatkan KPK untuk pengawasan di lapangan agar sistem bisa berjalan efektif dan efisien," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu.
Airlangga menyampaikan hal tersebut melalui video conference seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Penataan Ekosistem Logistik Nasional" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Dalam hal ini Bapak Presiden menginstruksikan KPK dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, bagaimana KPK membantu Kementerian Keuangan Dirjen Bea dan Cukai untuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melalui video conference.
Menurut Sri Mulyani, KPK akan menjadi bagian sejumlah kementerian dan lembaga yang bekerja dalam sistem tersebut.
"Jadi kita akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga agar national logistic ecosystem ini jauh lebih efisien," ungkap Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memulai inisiasi sistem tersebut.
"Tadi diminta ke kami di Bea Cukai untuk bisa mengembangkan sistem bisa dibangun, tapi implementasi ditekankan bapak presiden, harus diawasi. Oleh karena itu kita akan membuat sistem monitoring dalam pengawasan pelaksanaannya," tambah Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi menginstruksikan perbaikan ekosistem logistik Indonesia agar bisa menurunkan biaya.
"Apakah itu dari sisi ease of doing business atau logistic performance index dan juga biaya logistik secara nasional. Dalam hal ini Indonesia yang tertinggi yaitu 24 persen, dibandingkan dengan negara ASEAN yang di bawah 20 persen," kata Sri Mulyani.
Perbaikan sistem logistik di Indonesia menurut Sri Mulyani, akan dilakukan di dua level yaitu pembangunan sistem dan implementasi.
"Di dalam pembangunan sistemnya akan dibuatkan national logistical ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan dari mulai shipment pelabuhan sampai ke transportasi darat, truk hingga kepada perusahaan. Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam, ini yang akan dibangun," ungkap Sri Mulyani.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan ekosistem logistik nasional masih ruwet dan banyak repetisi. Ia pun meminta adanya perbaikan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego-sektoral, kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir," kata Presiden Joko Widodo.
Peringkat Indonesia dalam Logistic Performance Index pada 2018 berada di peringkat 46 atau berada di bawah Singapura di peringkat 7, China di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41 dan India di peringkat 44.
Sedangkan peringkat Indonesia untuk Trading Across Borders yang mempengaruhi ease of doing business dalam dua tahun terakhir masih stagnan di peringkat 116.
Baca juga: Menko Perekonomian: "Roadmap" NLE dilakukan dalam 4 bulan ke depan
Baca juga: Birokrasi logistik ruwet, Presiden Jokowi minta perbaikan terpadu
Baca juga: Presiden yakini ekosistem logistik nasional bisa lebih efisien
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
