Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery, meminta polisi mengevaluasi semua izin kegiatan pengumpulan massa di seluruh daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Saya juga meminta kepolisian berkomunikasi dengan panitia pelaksana agar setidaknya menunda kegiatannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," kata Hery, di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemkab Gowa isolasi ribuan peserta Ijtima Dunia

Hal itu dikatakannya terkait acara Ijtima Dunia Zona Asia 2020 di Gowa, Sulawesi Selatan, dan acara penahbisan Monsignor Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng, NTT.

Bupati Gowa, Adnan Ichsan Limpo, telah menyurati panitia kegiatan untuk menunda pelaksanaan guna mencegah penularan COVID-19. Dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, telah meminta Keuskupan Ruteng menunda acara penahbisan.

Baca juga: Soal Ijtima di Gowa terancam corona, MUI ajak penundaan

Hery mengatakan terkait dua acara tersebut, dia mengapresiasi langkah Munardo yang secara pro-aktif mengawasi segala kegiatan yang berpotensi jadi ajang penularan COVID-19.

"Hal ini tentunya selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan jaga jarak sosial," ujarnya.

Baca juga: Peserta Ijtima Dunia tetap berdatangan ke Gowa walau tanpa izin

Terkait acara di Ruteng yang tetap berlangsung, dia menyampaikan keprihatinan tersendiri dan berharap panitia pelaksana sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan pengunjung acara tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu memahami bahwa kedua acara itu sudah dirancang sejak lama namun kita juga harus mengantisipasi perluasan penyebaran virus COVID-19. "Dan kita tentu saja tidak ingin adanya lonjakan penderita seperti yang dialami Malaysia selepas acara sejenis," katanya.

Baca juga: Pemkab Gowa tidak izinkan pelaksanaan Ijtima Dunia 2020 Zona Asia

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020