Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah menindaklanjuti semua laporan kecurangan pemilu dan menegakkan hukum terhadap kecurangan yang terjadi.

Desakan tersebut merupakan salah satu dari tiga butir kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional dan pimpinan partai politik di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa, terkait pelaksanaan Pemilu 9 April 2009.

Dalam pernyataan yang dibacakan Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto itu, para tokoh dan pimpinan partai itu menyatakan bahwa Pemilu 9 April 2009 merupakan pemilu pada era reformasi yang terburuk, jauh dari jujur bermartabat dan demokratis, antara lain ditandai dengan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mengakibatkan jutaan WNI kehilangan hak pilih.

Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa Pemilu 9 April 2009 juga ditandai dengan banyaknya kecurangan, baik dilihat dari kesalahan-kesalahan administratif maupun substantif yang berlangsung secara sistematik, termasuk indikasi tidak netralnya aparat pemerintah yang mengintervensi pesta demokrasi untuk kepentingan partai politik tertentu.

Wiranto mengatakan, pertemuan itu telah dihadiri oleh wakil-wakil pimpinan parpol dan tokoh-tokoh nasional yang peduli terhadap pembangunan demokrasi yang bermartabat.

Pimpinan partai politik yang hadir dan menandatangani pernyataan bersama itu antara lain Megawati Soekarnoputri (PDIP), Wiranto (Hanura), Prabowo Subianto (Gerindra), MS Kaban (PBB), Bursah Zarnubi (PBR), Ferry B Regar (PDS), Totok Daryanto (PAN), Syahrir MS (RepublikaN), Zulvan Lindan (PNBK Indonesia), Amelia Ahmad Yani (PPRN), Rusdi Hanafi (PPP), Misbah Hidayat (PKB).

Selain itu, hadir pula Abdurrahman "Gus Dur" Wahid, Sutiyoso, Yusril Ihza Mahendra, dan Rizal Ramli. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009