Terkait COVID-19, Pengamat: Jangan ada tokoh justru sesatkan publik

Terkait COVID-19, Pengamat: Jangan ada tokoh justru sesatkan publik

Pengamat Sosial dan Penggiat Literasi Digital Devie Rahmawati (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sosial dari Universitas Indonesia DR Devie Rahmawati SSos MHum berharap tidak ada tokoh yang malah menyesatkan publik terkait virus Corona atau COVID-19 yang telah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan banyak korban.

Menurut dia, wabah virus corona bukan hanya tantangan penyakit saja, Indonesia yang telah menerapkan kebijakan "social distancing" ternyata tidak berjalan mulus dan justru menimbulkan persoalan baru yakni penyakit sosial, seperti maraknya hoaks dan ketegangan sosial di masyarakat.

Baca juga: Presiden segera kembali ke ibu kota ikuti Sidang KTT G-20 dari Istana

Baca juga: Mahkamah Agung terbitkan edaran tugas selama pencegahan COVID-19

Baca juga: Rutan Bandung gelar sidang online


"Belajar dari even politik terdahulu, dimana banyaknya beredar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawaban, yang kemudian berujung pada konflik individual bahkan sosial, maka situasi ini tidak boleh berulang lagi di masa-masa darurat corona," kata Devie Rahmawati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dari bencana corona, dimana para tokoh masyarakat (aparat negara, tokoh agama, politisi, professional korporat, hingga para pengajar di berbagai jenjang pendidikan) diharapkan bisa meyakinkan masyarakat tentang pentingnya melakukan "physical distancing" sehingga masyarakat dapat terhindar dari serangan virus Corona.

"Mengingat, pandemi COVID-19 telah membuat banyak jatuh korban jiwa. Untuk itu, para tokoh masyarakat seyogyanya dapat menjadi kiblat dan kompas bagi penyampaian informasi yang positif, konstruktif dan empiris berdasarkan data-data yang benar," kata Devie Rahmawati.

Dia menjelaskan secara sosial, masyarakat Indonesia memiliki karakter patron–klien, dimana masyarakat yang berada di hirarki sosial tertinggi (sosok individu yang terkenal/kaya raya/ berasal dari keturunan bangsawan/pendidik), memiliki kekuatan untuk didengarkan oleh masyarakat luas.

Baca juga: Presiden Jokowi ikut menguburkan jenazah ibundanya

Baca juga: Jenazah ibunda Jokowi disholatkan di Masjid Baturrachman

Baca juga: Jokowi ingin rakyat doakan ibundanya dari rumah masing-masing


Oleh karenanya, katanya, diharapkan para patron (tokoh) di masyarakat tidak menyampaikan informasi hoaks bahkan pernyataan yang menyesatkan.

"Caranya mudah, para patron ini harus merujuk pada satu informasi yang akurat yaitu yang berasal dari pemerintah," kata Devie Rahmawati.

Dia juga berharap sebagai patron, tentu saja, tidak cukup hanya sekedar menyampaikan pernyataan, tetapi dibutuhkan aksi nyata berupa tetap tinggal di rumah, lalu tidak lagi menghadiri atau bahkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar.

"Para patron tersebut juga diharapkan proaktif untuk memoderasi arus lalu lintas informasi di berbagai saluran seperti WA/Instagram/Facebook/Twitter dan sebagainya. Para tokoh harus selalu siap melakukan koreksi ketika sebuah informasi yang diteruskan oleh masyarakat ternyata belum valid atau bahkan tidak ilmiah," katanya.

Devie menjelaskan bahwa studi–studi ilmiah menunjukkan ketika dalam sebuah kelompok, ada minimal satu orang saja yang berani mengkoreksi sebuah mis maupun disinformasi, maka hal tersebut cukup membuat anggota kelompok lainnya untuk tidak berani mengirimkan informasi yang tidak benar ke orang lain.

Baca juga: Polemik "lockdown", Wapres: Yang penting adalah menerapkan disiplin

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar