Khaeruddin, koordinator aksi puluhan aktivis dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang itu, mengatakan menolak kesepakatan G-20 yang digelar di Washington, Amerika Serikat (AS) pada 15 November 2008 lalu.
Mereke menilai pertemuan tersebut dirancang oleh AS, setelah negara-negara maju yang tergabung dalam G-8 gagal menyelesaikan krisis keuangan dan global, kata Khaeruddin.
Dalam pertemuan G-20, AS akhirnya AS meminta bantuan kepada negara-negara anggota G-20, termasuk Indonesia untuk membantu mencari jalan keluar atas krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah, setelah krisis yang sama pernah terjadi sekitar tahun 1930.
"Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa pasar bebas harus dipastikan tetap bekerja, sektor keuangan tidak boleh terganggu, dan sistem keuangan global tidak berubah," katanya.
Oleh karena itu, katanya, semua negara harus ikut menanggung krisis dengan memberikan stimulus fiskal dan dukungan pendanaan.
"Khusus Bank Dunia, fokus pinjaman diutamakan pada infrastruktur dan sektor keuangan untuk membantu operasi perusahaan-perusahaan transnasional di negara-negara miskin dan sedang berkembang," katanya.
Pertemuan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan tidak mampu menghentikan krisis finansial yang sudah mulai menyengsarakan rakyat di negara-negara dunia ketiga, kata Khaeruddin.
Ia lalu mengkritik sikap Indonesia pada pertemuan tingkat menteri G-20 di Sao Paolo Brazil yang justru mendorong peningkatan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional, terutama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
"Indonesia juga mendorong IMF untuk mereformasi prosedur pinjaman dengan menciptakan instrumen likuiditas yang dapat dicairkan secara cepat dan tanpa syarat bagi negara yang memiliki `track record` kebijakan yang baik," katanya.
Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan Indonesia tidak pernah belajar dari pengalaman dengan tetap menggantungkan sumber pendanaan dari lembaga keuangan yang jelas-jelas tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi global.
"Pemerintah Indonesia sepertinya menghendaki bangsa ini untuk terus bergantung pada utang," tegasnya.
Oleh karena itu, FPPI menuntut penghapusan utang lama dan menolak utang baru, meminta pembubaran Bank Dunia dan IMF, serta mendesak reformasi agraria sejati. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
padahal sudah jelas2 IMF dan lain2 itu bajingan yg mencekik bangsa ini