"Lockdown" harus dibarengi deteksi dan karantina kasus, sebut pakar

"Lockdown" harus dibarengi deteksi dan karantina kasus, sebut pakar

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Ari Fahrial Syam saat memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta. (FOTO ANTARA/Aditya Ramadhan)

Beberapa pemda sudah melakukan "lockdown", tetapi harus efektif. Di dalam pun harus ada manajemen kasus dengan baik, harus dikejar. Ketika ada kasus positif, langsung "tracing" (lacak) kontak untuk memutus penularan
Jakarta (ANTARA) - Pakar sekaligus praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB mengingatkan bahwa kebijakan "lockdown" dan juga langkah pembatasan keluar masuk mobilitas orang harus dibarengi deteksi dan karantina kasus COVID-19.

Ia mengatakan di Jakarta, Jumat bahwa pembatasan keluar masuk akses ke suatu daerah harus diikuti oleh manajemen kasus yang dilakukan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan agresif guna memutus rantai penularan.

"Beberapa pemda sudah melakukan 'lockdown', tetapi harus efektif. Di dalam pun harus ada manajemen kasus dengan baik, harus dikejar. Ketika ada kasus positif, langsung 'tracing' (lacak) kontak untuk memutus penularan," katanya.

Dia mengingatkan bahwa prinsip utama dalam menghentikan penyebaran virus adalah dengan memutus rantai penularan yang terjadi di masyarakat. Caranya, yaitu dengan mendeteksi sebanyak mungkin kasus, kemudian melacak riwayat kontak pasien positif COVID-19, lalu mengkarantina orang-orang yang berpotensi terinfeksi virus agar tidak bisa menularkan ke orang lain.

Jika seluruh orang yang berpotensi menularkan virus ke orang lain sudah dikarantina di suatu wilayah yang dilakukan "lockdown", katanya, maka virus tidak akan bisa berkutik dan penularan akan berhenti terjadi.

Prinsip utama "lockdown" adalah membatasi mobilitas manusia sehingga meminimalkan terjadinya penularan. Selain itu tujuan lainnya juga untuk menghindari terjadinya perkumpulan di suatu tempat agar tidak terjadi transmisi virus secara lokal.

Ari yang juga  Dekan Fakultas Kedokteran UI (FKUI) itu mengatakan apapun sebutan atau nama dari kebijakan tersebut, orang-orang harus tetap berada di rumah agar tidak terjadi kerumunan di jalan.

Ia menegaskan Jakarta sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia harus membatasi agar orang-orang yang terinfeksi tidak menulari virus ke luar daerah Jakarta. Sementara orang yang di luar Jakarta pun menghindari daerah Ibu Kota agar tidak tertular virus.

Dia mengatakan dengan langkah orang-orang diam di rumah bisa mengurangi penggunaan masker dan mengurangi penggunaan penyanitasi tangan. Selain itu, orang-orang yang berada di rumah juga terbebas dari penularan virus dari luar rumah.

Sementara bagi masyarakat yang harus tetap keluar rumah untuk mencari nafkah, Ari mengatakan peran pemerintah dibutuhkan untuk membantu para pekerja informal tersebut.

Menurut dia, mulai dari lurah hingga RT, RW, PKK bisa mengambil peran mendata warga yang terdampak ekonominya apabila tidak keluar rumah. Kemudian pemerintah menyalurkan bantuan untuk menjamin pasokan makanan pada warga tersebut.

Pasokan makanan yang terjamin gizinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kondisi krisis kesehatan seperti saat ini untuk membangun imunitas tubuh guna terhindar dari virus, demikian Ari Fahrial Syam.

Baca juga: Jokowi ungkap alasan tak pilih "lockdown" atasi COVID-19

Baca juga: WHO minta negara gunakan waktu saat "lockdown" untuk menyerang virus

Baca juga: Bamsoet dorong penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta

Baca juga: Kasus corona Australia melonjak, "lockdown" diperluas

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemuda Kendari ciptakan aplikasi pemantau karantina mandiri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar