Pagaralam, Sumsel (ANTARA News) - Warga dari empat kelurahan di Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel), yaitu Kelurahan Bangun Rejo, Pagaralam, Beringin Jaya, Alun Dua, di Kecamatan Pagaralam Utara, harus antre di halaman Kantor Pos dan Giro setempat untuk pencairan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT).

Kepala Kantor Pos dan Giro Kota Pagaralam, K Hermawan, di Pagaralam, Senin, menyatakan terdapat tiga loket yang disediakan untuk memperlancar proses pencairan BLT tersebut, satu loket khusus untuk warga lanjut usia.

Jumlah penerima BLT keseluruhan pada empat kelurahan tersebut mencapai 2.143 rumah tangga sasaran (RTS), dengan setiap RTS akan mendapatkan BLT sebesar Rp200.000. Sedangkan jumlah keseluruhan penerima BLT di Kota Pagaralam mencapai 9.211 RTS.

Total dana BLT untuk Kota Pagaralam mencapai Rp 2.763.300.000 atau Rp2,7 miliar lebih, dan sesuai jadwal, pembagian BLT itu dimulai 20 April.

Penerima BLT di lima kecamatan di Kota Pagaralam, yakni Kec. Dempo Selatan sebanyak 1027 RTS dan 72 RTS di antaranya dikembalikan, Dempo Utara sebanyak 1.501 RTS, dengan 62 di antaranya dikembalikan, Dempo Utara sebanyak 1.478 RTS dan 255 di antaranya dikembalikan, Kec. Pagaralam Selatan sebanyak 3.038 RTS dengan 241 di antaranya dikembalikan, serta Pagaralam Utara sebanyak 2.143 RTS.


Warga OKU Timur Protes

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), puluhan warga asal Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Senin pagi, justru berjejer di ruas jalan Komering dan berusaha menyetop kendaraan dinas Bupati OKUT H Herman Deru SH MM.

Warga meminta kejelasan dari Bupati atas tidak transparannya pembagian beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan dana BLT di desa setempat.

Ketika iring-iringan mobil yang mengawal mobil dinas BG 1 Y dikendarai Bupati, sekitar pukul 10.30 WIB, warga terutama para ibu rumah tangga ini langsung menghadang laju kendaraan.

Mereka minta Bupati ikut menghadiri musyawarah antara perangkat desa dengan warga di masjid terdekat, untuk memastikan tudingan warga kepada kepala desa Sukaraja, Rs, dinilai tidak transparan dalam pembagian raskin dan BLT itu.

Warga menuding perangkat desa sengaja sembunyi-sembunyi membagi raskin pada malam hari dengan harga sangat murah, yakni Rp15.000 untuk 15 kg, padahal harga resmi raskin sampai titik distribusi seharusnya Rp1.600 per kg.

Bupati OKU Timur, H Herman Deru menjelaskan kepada warga bahwa sesuai data penerima BLT daerah itu tahun 2005 sebanyak 62.000 KK, dan setelah direvisi turun menjadi 27.000 KK tahun 2007, serta tahun 2009 penerima BLT di kabupaten itu turun lagi secara drastis dengan menggunakan data tahun 2008.

Pemkab setempat, menurut Bupati, menerapkan kebijakan menempelkan stiker di rumah bagi KK penerima raskin dan BLT.

Karena itu, dia berharap permasalahan yang terjadi di Desa Sukaraja seharusnya dapat secara bijak ditangani dengan mengutamakan pemberian layanan terbaik bagi masyarakat setempat yang miskin.

Bupati mengingatkan agar raskin jangan dibagikan lagi di malam hari, dan harganya juga minimal Rp 22.500 per 15 kg bukan Rp15.000, sehingga bagi yang telanjur sudah membeli Rp15.000 harus menambah kekurangan itu.

Dalam persoalan BLT, Bupati OKU Timur itu juga menyarankan agar pemerintah desa dapat memusyawarahkan kembali sistem pembagiannya, mengingat warga mengharapkan meskipun sedikit bisa mendapatkannya secara merata.

Penduduk Desa Sukaraja sebanyak 3.000 KK, dengan 140 rumah tangga sasaran (RTS) di antaranya berhak menerima BLT, dan 578 RTS berhak menerima raskin.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009