Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta menyebut bantuan sosial (Bansos) yang sekarang merupakan tahap I akan terdapat empat kali penyaluran selama dua bulan sejak awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta pada 10 April 2020 lalu.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan anggota legislatif di Jakarta akan memastikan, pendistribusian Bansos tahap I yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ini berjalan baik.

Baca juga: Luhut sebut penghentian operasi KRL tidak semudah membalik tangan

"Sumber dana Bansos ini adalah APBD dan APBN. Tapi, berdasarkan informasi Asisten Perekonomian yang saya terima, pendistribusian Bansos tahap I ini berasal dari dana APBD (sebanyak empat kali). Baru untuk tahap selanjutnya, rencananya mulai 20 April akan disalurkan bantuan pangan dari Pemerintah Pusat karena masih pembahasan," ujar Mujiyono saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Mujiyono mengatakan Bansos yang telah didistribusikan dan dikemas oleh Perumda Pasar Jaya itu senilai Rp149.500 per paket, berasal dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI Jakarta 2020.

"Nantinya menyesuaikan kondisi PSBB ke depan. Sementara ini, Pemprov merencanakan akan melakukan pengiriman sebanyak empat kali. (Bansos) itu dari anggaran BTT dengan nilai paket sebesar Rp149.500. Sehingga kalau dikalikan empat, jumlah yang diterima warga menjadi Rp598.000," katanya.

Baca juga: Wakil Bupati Kepulauan Seribu apresiasi kepatuhan warga saat PSBB

Mujiyono mengatakan pihaknya juga akan memastikan, sisa anggaran BTT tetap akan digunakan untuk cadangan jika penerapan PSBB diperpanjang. Namun, menurutnya, realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini belum pernah dibahas sedikitpun dengan DPRD DKI Jakarta.

"Data penerima by name by address memakai data bantuan sosial eksisting. Yang selama ini sudah dimiliki yaitu daftar penerima KJP Plus, Program Pangan Murah, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, PBI BPJS, Kartu Pekerja juga dari data sektoral yg terdampak, semua sudah dicross cek dengan data NIK dan KK untuk menghindari penerimaan dobel," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, pihaknya menargetkan 1,2 juta KK penerima bantuan sosial (Bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19 di Ibu Kota. Distribusi Bansos tersebut telah dilakukan sejak Kamis, 9 April 2020, setiap hari sampai dengan 24 April 2020 mendatang.

Baca juga: KNPI salurkan bantuan APD untuk RSUD Kepuluan Seribu

"Bantuan sosial pada hari ini, Selasa, 14 April 2020, didistribusikan di 18 Kelurahan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu dengan total paket yang didistribusikan sebanyak 78.754 paket," tuturnya di Balai Kota Jakarta.

Menurutnya, Bansos itu berupa paket sembako dan dipastikan tidak ada pemberian berupa uang tunai di dalamnya. Bantuan yang didistribusikan tersebut langsung diantar ke rumah warga. Sehingga, tidak ada warga yang berkumpul untuk mengambil bantuan, agar meminimalisir potensi penularan COVID-19.

"Program ini berlangsung dua pekan selama masa PSBB diberlakukan. Program Bansos ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Bagi masyarakat yang ingin menanyakan terkait program Bansos dapat menghubungi call center Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di nomor 4265115," ucapnya.

Baca juga: Luhut pastikan tak ada yang bertentangan dalam Permenhub soal PSBB
Baca juga: Komnas HAM soroti aturan transportasi tak selaras dalam PSBB DKI
Baca juga: Gugus Tugas: 10 daerah tetapkan PSBB putus penularan COVID-19

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020