BKF sebut Kementerian PUPR terkena pemotongan anggaran terbesar

BKF sebut Kementerian PUPR terkena pemotongan anggaran terbesar

Pengendara mobil melintas di pintu keluar tol Malang-Pandaan Seksi V yang baru dioperasionalkan di Madyopuro, Malang, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengoperasionalkan ruas terakhir jalan tol Malang-Pandaan tersebut untuk mempermudah akses termasuk pengiriman logistik tanpa diberlakukan tarif atau gratis selama situasi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemotongan anggaran terbesar yang direalokasikan untuk penanganan wabah COVID-19.

“Bagian yang paling besar pemotongannya adalah budget untuk PUPR. Mereka juga menyadari banyak dari proyek itu tidak akan jalan,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin.

Febrio mengatakan pembangunan proyek-proyek Kementerian PUPR saat ini menjadi prioritas kedua karena pemerintah sedang fokus dalam menekan perkembangan pandemi COVID-19.

Baca juga: Pemerintah segera rilis kebijakan relaksasi dan stimulus untuk UMKM

Meski demikian, Febrio menuturkan proyek-proyek tersebut bukan hanya berhenti karena prioritas kedua namun juga akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Proyek-proyek yang berjalan itu bukan hanya berhenti karena second priority tapi juga karena memang ada PSBB yang menghambat efektivitas proyek,” ujarnya.

Febrio menyatakan pemotongan anggaran terhadap Kementerian PUPR terjadi saat dari APBN 2020 ke Perpres 54/2020.

“Dari APBN ke Perpres 54/2020 itu sudah ada pemotongan yang sangat besar karena keluar asumsi 5,07 persen terhadap PDB untuk defisitnya,” katanya.

Kemudian, Febrio mengatakan pemerintah masih akan terus melakukan penyisiran untuk mencari anggaran yang bisa dipotong lagi dan saat ini sedang disiapkan.

“Dari perpres 54/2020 itu akan ada lagi pemotongan dan sedang disiapkan,” ujarnya.

Baca juga: BKF duga anggaran Rp405,1 triliun tak cukup tangani dampak COVID-19

Febrio menyatakan kebijakan pemotongan anggaran untuk realokasi penanganan COVID-19 ini membuat berbagai Kementerian termasuk Pemerintah Daerah tak nyaman.

Di sisi lain, Febrio menegaskan hal ini tetap harus dilakukan sebagai upaya membagi beban dalam menangani dampak wabah virus corona baru di Indonesia.

“Banyak sekali, semua tidak senang. Tapi kita harus bersama-sama membagi beban,” tegasnya.

Sementara itu, Febrio memastikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2020 tidak akan dipotong untuk penanganan COVID-19.

“20 persen itu khusus pendidikan sudah mandat konstitusi jadi tidak bisa diubah,” katanya.

Ia mengatakan jika alokasi dana untuk bidang pendidikan itu tidak terserap karena adanya pandemi COVID-19 maka akan masuk ke dalam dana abadi.

“Kalau tidak bisa diserap, maka akan masuk ke dalam dana abadi pendidikan,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BKF optimistis Indonesia tidak alami resesi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar