"Kita katakanlah untuk melaporkan dan tentu saja saling bertukar pikiran antara eksekutif dan legislatif tentang Ambalat ini," kata anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra di Kantor Kepresidenan, Sabtu malam.
Menurut dia, Indonesia harus menegaskan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia.
"Sebenarnya kalau saya pikirkan masalah blok Ambalat tidak ada double klaim karena Ambalat memang milik kita," katanya.
Jadi, lanjut dia, jika Malaysia memang mempunyai klaim terhadap itu berarti dia yang mengklaim bukan kasus saling klaim.
"Silahkan mengklaim, kita berbicara tentu melalui Deplu tapi saat kita berbicara janganlah Malaysia melakukan manuver-manuver di Ambalat sehingga mengganggu ketenangan," katanya.
Lebih lanjut Yusron mengatakan bahwa ia setuju dengan pendapat Presiden Yudhoyono yang mengatakan tidak ada tawar menawar dalam hal kedaulatan.
Sejumlah anggota Komisi I DPR yang hadir antara lain Theo Sambuaga, dan Hepi Bone Zulkarnain. Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Sementara itu menurut Juru bicara Deplu Teuku Faizasyah pemerintah
Indonesia telah menyampaikan nota protes ke Malaysia pada 4 Juni melalui perwakilan RI di Kuala Lumpur terkait kasus Ambalat.
Pemerintah Indonesia, kata dia, telah menyampaikan klaim dan protes sebanyak 35 kali.
Menurut dia, hal itu menunjukkan ketegasan klaim Indonesia guna mengingatkan Malaysia untuk segera melakukan perundingan membahas penyelesaian Ambalat kembali.
"Masalah Ambalat sedang berjalan dari sisi perundingan," katanya.
Kedua negara telah berunding 13 kali namun kemudian tertunda karena ada perubahan pada tim perundingan Malaysia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
Bpk presiden dan Bpk2 yang ada pemerintahan, indonesia punya lembaga2 sperti PINDAD,LIPI,BPPT,BATAN dll kenapa lembaga2 tersebut tidak difungsikan untuk dituntut membuat dan berinovasi technologi, baik dikemiliteran atau yang lain dan tentunya untuk pertahanan dalam negeri??...
Namun saya yakin, SBY dan DPR tdk gegabah dlm memperahankan kedaulatan NKRI