Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI akan melakukan lawatan ke Malaysia guna bertemu dengan timpalannya di negeri Jiran tersebut dan membahas masalah blok Ambalat.

"Komisi I akan ke Malaysia Senin (8/6) malam dan akan bertemu pimpinan parlemen Malaysia dan komisi terkait, ...kemudian bersama-sama bertemu pemerintah Malaysia," kata Theo L Sambuaga di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sabtu malam, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Theo, DPR RI ingin meyakinkan pemerintah Malaysia untuk bersama-sama menjaga hubungan baik Indonesia-Malaysia dengan tidak melakukan provokasi-provokasi di blok Ambalat.

Enam perwakilan Komisi I DPR yaitu Theo, Yusron Ihza Mahendra, Djoko Susilo, Hepi Bone Zulkarnaen, Shidqi Wahab dan Andreas Pairera akan berada di Malaysia selama empat hari.

Menjelang keberangkatannya ke Malaysia, Komisi I melakukan konsultasi dengan Presiden Yudhoyono untuk mempertegas posisi Indonesia.

Theo mengatakan presiden menyampaikan bahwa kedaulatan adalah harga mati.

"Pemerintah serius menjaga kedaulatan dan tentang perairan Ambalat kita kedepankan negosiasi tapi kalau terus mengganggu, ...kedaulatan adalah harga mati," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa terlepas dari konflik tersebut, DPR dan Presiden juga membicarakan mengenai upaya untuk memberdayakan dan terus meningkatkan hubungan persahabatan dalam konteks ASEAN.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran Alutsista TNI,...sangat disadari peningkatan anggaran alutsista sangat minim," katanya.

Sementara itu Menko Polhukam Widodo AS mengatakan bahwa rencana perjalanan Komisi I dapat dibaca sebagai upaya untuk mengajak melanjutkan diplomasi tanpa provokasi.

"Mari kita jaga hubungan baik," ujarnya.

Sejumlah anggota Komisi I DPR yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu antara lain Theo L Sambuaga, dan Hepi Bone Zulkarnain. Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Sementara itu menurut Juru bicara Deplu Teuku Faizasyah pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes ke Malaysia pada 4 Juni melalui perwakilan RI di Kuala Lumpur terkait kasus Ambalat.

Pemerintah Indonesia, kata dia, telah menyampaikan klaim dan protes sebanyak 35 kali.

Menurut dia, hal itu menunjukkan ketegasan klaim Indonesia guna mengingatkan Malaysia untuk segera melakukan perundingan membahas penyelesaian Ambalat kembali.

"Masalah Ambalat sedang berjalan dari sisi perundingan" katanya.

Kedua negara telah berunding 13 kali namun kemudian tertunda karena ada perubahan pada tim perundingan Malaysia.*(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009