Jakarta (ANTARA News) - Pengamat masalah internasional, Bantarto Bandoro, menilai belum ada perubahan sikap Pemerintah Malaysia dalam upaya menyelesaikan soal sengketa batas di blok Ambalat, di Kalimantan Timur .

"Kendati Komisi I DPR merencanakan berkunjung dan berdialog dengan Malaysia, saya menilai belum ada perubahan sikapnya yang mengklaim bahwa blok Ambalat adalah wilayah mereka," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Bantarto Bandoro menanggapi rencana kunjungan Komisi I DPR untuk melakukan pembicaraan dengan Malaysia. Komisi I yang diketuai Theo L Sambuaga dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada Senin (8/6).

Masalah blok Ambalat itu kembali mencuat menyusul patroli kapal perang angkatan laut di Raja Malaysia yang memasuki wilayah perairan laut blok Ambalat beberapa waktu lalu.

"Kunjungan itu merupakan kepedulian legislatif terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi peluang mengubah sikap Malaysia yang mengklaim blok milik mereka, tidak ada meski DPR berkunjung kesana," kata Bantarto Bandoro.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam menyikapi persoalan tapal batas dengan Malaysia.

Tidak tegasnya sikap Indonesia mengenai tapal batas tersebut, menurut Bantarto, telah mengakibatkan mengambangnya status hukum mengenai perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Seharusnya, Pemerintah provinsi juga perlu diberi semacam kewenangan untuk mematok tapal batas, tapi ini tidak dilakukan," kata dia menambahkan.

Untuk itu, pengamat masalah internasional tersebut juga berharap agar kunjungan Komisi I DPR tersebut ada hasil yang jelas, meski nanti kebijakan ada ditangan Pemerintah.

Terkait pematokan batas yang dilakukan Malaysia telah memasuki wilayah Indonesia, ia juga menyatakan hal itu  adalah gambaran bahwa negara tetangga tersebut meremehkan NKRI.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009