Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tidak perlu menambah pasukan di Pulau Sebatik, Nunukan, meskipun Pemerintah Malaysia telah menempatkan pasukannya di perbatasan Tawau-Kalimantan Timur, kata Ketua Centre Of Regional Development for Adjoin Society (CERDAS), Sofyan Asnawie.

"Pemerintah Indonesia tak perlu menambah pasukan dekat perbatasan kedua negara," ujar Sofyan, saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Sofyan yang berada di Tarakan, Kaltim, mengatakan Pemerintah Malaysia telah menempatkan tentaranya yang merupakan pasukan hutan dan Polis Gerakan Am (sejenis Brimob) berkekuatan 200 orang dari Semenanjung Malaya sejak Minggu (7/6) ke wilayah perbatasan di Begusong dan Wallace Bai, Pulau Sebatik.

Kehadiran pasukan itu mengakibatkan kebutuhan bahan pokok di Pulau Sebatik terutama di wilayah Sei Nyamuk dan Sei Pancang naik hingga 20 persen, tambahnya.
Sofyan mengatakan Malaysia telah menempatkan pasukannya karena Indonesia mengirim pasukan Marinir baru dari Surabaya.

"Sebenarnya pasukan Marinir ini bukan penambahan, melainkan pergantian pasukan yang telah ditempatkan enam bulan lalu di Pulau Sebatik," jelasnya.

Di Blok Ambalat yang relatif dekat dengan Pulau Sebatik, selama tiga hari terakhir tak terlihat patroli Malaysia tetapi mereka lebih berjaga-jaga di kawasan Pulau Sipadan dan Ligitan.

"Saya mengira pihak Malaysia menunggu hasil pertemuan Menteri Pertahanannya dengan pihak Indonesia, yang akan dilaksanakan pada awal Juli nanti," kata Sofyan.

Ketua CERDAS itu juga menghimbau kepada DPR yang terkait hal tersebut, sebaiknya jangan mengeluarkan pernyataan bila tidak mengerti dengan kondisi di kawasan Pulau Sebatik dan Blok Ambalat.

"Karena masyarakat di kawasan pulau ini sudah capek dengan isu yang mengarah perang dan berpengaruh pada daerah sekitar Nunukan," kata Sofyan. (*)

Pewarta: Luki Satrio
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009