DPR segera telusuri keluhan kelangkaan APD di NTT

DPR segera telusuri keluhan kelangkaan APD di NTT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri) (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan pihaknya segera menelusuri keluhan terkait kelangkaan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Virus Corona jenis baru (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Soal kelangkaan APD ini saya termasuk juga bingung, karena setahu kami sudah satu juta APD yang didistribusikan dari Jakarta tapi daerah-daerah termasuk di NTT masih mengeluh kekurangan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan, data yang dimilikinya menunjukkan bahwa sudah satu juta unit APD yang didistribusikan dari Pemerintah Pusat untuk daerah-daerah.

Namun di daerah-daerah selalu mengeluh kekurangan sehingga pihaknya akan mengevaluasi lebih lanjut, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT itu.

“Kami juga lagi menelusuri APD ini tersebar di mana saja karena kok sudah satu juta tapi daerah-daerah masih kurang,” katanya.

Baca juga: Legislator minta tenaga medis di NTT lebih hati-hati OTG COVID-19

Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa memang penyakit COVID-19 merupakan penyakit mahal karena penanganan per pasien membutuhkan biaya sekitar Rp15 juta per hari berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi kalau banyak pasien positif maka cukup sudah karena biaya mahal untuk urusan berkaitan dengan pasien harus pakai APD dari tenaga medis, cleaning service, dan sebagainya,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan, namun demikian terkait keluhan kelangkaan APD akan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan agar setiap daerah termasuk di NTT bisa dilengkapi secara lebih memadai.

Baca juga: DPRD NTT: libatkan dunia usaha bantu karyawan terdampak COVID-19

Baca juga: Kapolda perintahkan anggotanya awasi pergerakan narapidana asimilasi

Baca juga: Bulog NTT jamin ketersediaan beras hingga tujuh bulan

Baca juga: Polda NTT-TNI dirikan dapur lapangan untuk warga terdampak COVID-19

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kelas standar BPJS Kesehatan diterapkan bertahap mulai 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar