"Hingga saat ini, belum ada capres yang secara resmi menandatangani kontrak politik. Namun, jika diantara mereka ada yang berencana untuk itu, maka kami menyambut baik," kata Koordinator BEM-SI Wahyu Suranto, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Wahyu, mahasiswa sudah menawari semua kandidat untuk menandatangani kontrak politik di acara Deklarasi Pemilu Damai Presiden dan Wakil Presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Rabu (10/6).
Bahkan saat itu sekitar seribu mahasiswa BEM-SI dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengimbau tiga kandidat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Hanya, saja saat itu, dari ketiga pasangan tersebut belum ada yang berani menandatangani kontrak politik yang kami buat," katanya.
Seperti diketahui, hingga saat ini sudah ada kandidat yaitu pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo (Mega-Pro) yang bersedia menandatangani kontrak politik pada 16 Juni mendatang, sedangkan pasangan lainnya belum menentukan waktunya.
Kontrak politik yang ditawarkan mahasiswa tertuang dalam Tujuh Gugatan Rakyat (Tugu Rakyat) meliputi nasionalisasi aset strategis bangsa, mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian, menuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya sebagai perwujudan kepastian hukum di Indonesia, mengembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi dan energi, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan bahan pokok bagi rakyat, serta menuntaskan reformasi birokrasi dan memberantas mafia peradilan.
Terakhir menyelamatkan lingkungan Indonesia dan menuntut Lapindo Brantas untuk mengganti rugi seluruh dampak dari luapan lumpur di daerah kerja mereka di Sidoarjo. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
