Perpecahan itu terlihat secara terbuka dalam dialog kenegaraan bertema "Pertarungan Capres Merebut Simpati Daerah: Kemana Arah DPD?" di Gedung DPD di Senayan Jakarta, Rabu, yang dihadiri Wakil Ketua DPD Laode Ida (Sulawesi Tenggara), Anggota DPD Muspani (Bengkulu) dan Ichsan Loulembah (Sulawesi Tengah).
Laode Ida menyatakan, dirinya memberi dukungan kepada pasangan SBY-Boediono, sedangkan Muspani bersama 44 anggota DPD lainnya mendukung Mega-Prabowo, sedangkan Ichsan mendukung pasangan JK-Wiranto.
Laode mengemukakan, pasangan SBY-Boediono memiliki peluang untuk memenangi pilpres satu putaran. Hal itu berdasarkan hasil survei dan pengumpulan pendapat publlk yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang menempatkan pasangan ini di peringkat teratas.
Karena itu, kata dia, SBY-Boediono berpeluang melanjutkan programnya lima tahun mendatang. "Tim sukses SBY-Boediono juga yakin menang satu putaran. Lanjutan untuk lima tahun mendatang," kata Laode.
Menurut dia, sikap politik itu didasarkan banyaknya aspirasi konstituen di daerahnya yang memberi dukungan kepada SBY-Boediono.
Muspani mengemukakan, dirinya bersama 44 anggota DPD mendukung Mega-Prabowo karena program yang ditawarkan lebih konkrit.
"Program-program yang ditawarkan Mega-Prabowo lebih menyentuh persoalan masyarakat di daerah. Tidak abstrak dan tidak mengambang, apalagi mengawang-awang," katanya.
Mengenai target menang satu putaran, Mspani mengemukakan, target itu takabur. Meski demikian, bukan tidak mungkin Mega-Prabowo meraih kemenangan satu putaran.
Ichsan mengatakan, pasangan JK-Wiranto justru paling konkrit bagi masyarakat daerah. JK-Wiranto menawarkan program lebih konkrit terkait otonomi daerah dan desentralisasi.
"Kita membutuhkan pemimpin yang cepat mengambil keputusan dan cepat bertindak karena kita banyak sekali persoalan. Rakyat perlu segera ditolong. Lebih cepat lebih baik," katanya.
Ichsan mengemkakan, dukungan secara pribadi pimpinan dan anggota DPD kepada pasangan capres tidak menyalahi ketentuan UU. "Justru lucu kalau anggota DPD tidak punya sikap karena kita ini pemain-pemain politik," katanya.
Dia mengatakan, sikap politik pimpinan dan anggota DPD didasarkan pada aspirasi yang diterima dari daerah yang diwakili.
Ichsan mengemukakan, sikap masyarakat terus berkembang dan pihaknya yakin pasangan JK-Win akan mengalami peningkatan elektabilitas.
"Kita sepakat lanjutkan menuju putaran kedua," katanya.
Pengamat politik dari LIPI Dr Siti Zuhro mengingatkan institusi DPD agar tidak dimanfaatkan untuk aksi dukung-mendukung.
Walaupun secara pribadi bsia saja pimpinan dan anggota DPD memberi dukungan kepada pasangan capres/cawapres tertentu, tetapi secara institusi jangan sampai institusi DPD memberi dukungan politik dalam pilpres.
Siti berpendapat, meskipun pimpinan dan anggota DPD secara pribadi terlibat aksi dukung-mendukung, tetapi secara institusi DPD perlu bersikap kritis terhadap visi-misi capres/cawapres terutama terkait pembangunan daerah, otonomi dan desentralisasi.
Menurut dia, dari tiga pasang Capres dan Cawapres, visi-misi pasangan SBY-Boediono terkait otonomi dan desentralisasi masih abstrak.
"Tetapi bukan berarti dua pasangan lainnya pasti bisa diterima masyarakat daerah. Program Mega-Pro dan JK-Win kalau tidak diimbangi dengan langkah konkrit, berupa sikap `ngawulo` (merakyat) tidak berpengaruh signifikan," katanya.
Menurut dia, dari semua capres dan cawapres, justru JK yang sudah menunjukkan sikap `ngawulo` (merakyat), misalnya dengan melepas sepatu. "JK juga menunjukkan sikap egaliter dan familier. Ini meningkatan elektabilitas pasangan JK-Win," katanya.
Sikap itu dilengkapi dengan isu-isu yang disampaikan JK-Wiranto menyangkut jilbab, otonomi daerah dan desentralisasi, pemerataan pembangunan serta reformasi birokrasi.
"Kalau sikap `ngawulo`, egaliter dan familier pasangan ini terus dilakukan, bisa jadi akan terus memacu peningkatan elektabilitas," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
