"Sistem ekonomi rakyat adalah sistem demokrasi ekonomi yang paling ideal di Indonesia, karena hal itu telah diamanatkan para `founding fathers` kita dalam UUD 1945," kata dia, di Bandarlampung, Sabtu.
Menurut dia, pada Pasal 33 UUD 1945 telah memperkukuh substansi ekonomi kerakyatan dengan menyatakan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pasar.
"Kebijakan pemerintah seyogyanya tidak berpihak pada kepentingan pemodal, apalagi pasar," kata dia.
Edi mengungkapkan, Sistem ekonomi rakyat mengutamakan kepentingan rakyat sebagai sentral substansial, bukan marginal residual, oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan.
"Doktrin partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi berujung pada keterbawasertaan, artinya tidak terjadi eksklusivisme dalam pembangunan, contohnya dengan ikut memodernkan pasar tradisional seiring dengan pembangunan mal dan hypermarket," katanya.
Apabila diterapkan dengan benar, ekonomi rakyat bisa memberikan subsidi perekonomian kepada sistem ekonomi nasional.
"Karena sistem ekonomi rakyatlah, di Indonesia buruh-buruh yang dibayar dengan gaji kecil masih dapat hidup, PNS dengan gaji kecil dapat bertahan," kata dia.
Oleh sebab itu, dia mengajak kepada calon presiden yang akan datang untuk kembali menolak ekonomi neoliberalis yang menurutnya adalah sebuah bentuk penjajahan baru, dan menerapkan sistem ekonomi rakyat secara total dan maksimal.
"Tidak memprivatisasi BUMN, tidak membiarkan merk-merk asing membabat pasar domestik, dan membuat kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan orang miskin," kata Edi.
Pernyataan Edi itu disampaikan dalam orasi pendidikan, dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo), yang bertemakan "Menuju demokrasi ekonomi", di Bandarlampung.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
