"Kita perkirakan setiap tahun gas metan yang diolah bisa mencapai 50 ribu ton dengan kompensasi sebesar 10 euro setiap ton. Dana yang terkumpul sebesar 10 persen akan menjadi milik Pemkot Bekasi," kata Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi, Dudi Setiabudhi, di Bekasi, Minggu.
Dana yang menjadi hak Pemkot Bekasi itu akan masuk pos penerimaan lain-lain dalam APBD dan selanjutnya digunakan untuk mendanai pendidikan gratis dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun dan pemeriksaan gratis di puskesmas-puskesmas.
Ia mengatakan, dana yang disediakan oleh PBB tersebut diperkirakan bisa diterima setidaknya pada triwulan III 2009 karena pabrik pengolahannya sudah selesai dan siap beroperasi ditempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Bila seluruh persyaratan yang ditetapkan lembaga PBB tersebut terpenuhi berarti dana yang didapat mencapai 500 ribu euro.
Sepuluh persen dari dana itu untuk Pemkot Bekasi, tujuh persen untuk warga sekitar tempat sampah dan 83 persen untuk investor.
Dudi mengatakan, pada tiga bulan 2009 terhitung April-Juni akan dilakukan registrasi, setelah itu dilakukan validasi dan dicek oleh validator lembaga PBB untuk mengetahui berapa sampah yang dibakar.
"Dana itu baru bisa diterima dari lembaga PBB bila sudah terpenuhi delapan proses, dimulai menyusun tim, studi kelayakan sampai mendapatkan "certified emision reduction"," katanya.
Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, menyatakan, telah melakukan pencanangan mendanai pendidikan gratis dari kompensasi sampah yang diolah menjadi bahan ramah lingkungan.
Mochtar mengatakan, Pemkot Bekasi telah mendapat berkah atas banyaknya sampah baik dari Jakarta maupun sampah dihasilkan penduduk setempat dan ternyata bila diolah mampu memberikan kontribusi cukup besar.
Pendidikan gratis di kota Bekasi memerlukan biaya cukup besar mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, dan bila kegiatan pengolahan sampah berjalan lancar serta validasi usai dilakukan, maka dana tersebut menjadi berkah tak terhingga bagi warga Bekasi.
Ia menyatakan warga masyarakat kota Bekasi tidak perlu malu hati atas kontribusi sampah untuk membiayai pendidikan gratis selama diperoleh dengan cara benar dan sumber dananya justru berasal dari lembaga dunia.
Pengelolaan sampah di Kota Bekasi dananya murni berasal dari investor Jepang, Kogyo, dengan mendapatkan pengelolaan selama 30 tahun dan 83 persen dari hasil kompensasi PBB atas pengelolaan gas metan tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
Saya termasuk pemerhati lingkungan, dimana akhir2 ini emang tema2 lingkungan Clean Production, Global Warming sedang mengemuka.
Ada hal yang cukup menarik bagi saya, \"Dana itu baru bisa diterima dari lembaga PBB bila sudah terpenuhi delapan proses, dimulai menyusun tim, studi kelayakan sampai mendapatkan \"certified emision reduction\",.... Kira2 delapan proses itu meliputi apa aja yah...mungkin bisa dijelaskan lebih detail...
Atau mungkin ada guideline untk bisa dipelajari?