Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Achmad Zulkarnaen, Senin mengatakan, semburan lumpur dan gas tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda penyusutan.
"Bahkan ada kecenderungan semburan yang keluar bersama material pasir dan air tersebut semakin membesar setiap harinya," katanya.
Bubble gas yang muncul di lebih dari empat titik itu semakin membesar dan air lumpur terus menyembur deras ke atas.
Desa Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi, kata dia, oleh tim independen dinyatakan sebagai daerah yang tidak layak huni akibat semburan lumpur.
Pemerintah merespon atas tiga wilayah itu dengan memberikan bantuan sosial berupa uang kontrakan dua tahun sebesar Rp5 juta, uang jatah hidup Rp300 ribu per orang selama 6 bulan dan uang pindahan barang Rp500 ribu per rumah.
"Sekarang sudah ada sekitar 600 kepala keluarga yang sudah mendaftar untuk mengambil bantuan sosial dari sekitar 756 KK yang ada di tiga desa tersebut. Selanjutnya, bagi warga sudah menerima bantuan sosial tersebut, harus meninggalkan rumahnya," katanya.
Saat ini, warga desa Siring Barat masih berupaya untuk mengalirkan semburan lumpur tersebut ke dalam selokan yang ada di sepanjang sisi jalan desa.
Menanggapi masalah ini, Anggota Dewan Pengarah Panitia Khusus Lumpur DPRD Sidoarjo, Jalaluddin Alham, meminta warga untuk meninggalkan kawasan tersebut.
"Jika dibiarkan, semburan itu sangat berbahaya bagi warga. Maka, mereka harus segera mengungsi," katanya.
Menurutnya yang paling penting saat ini adalah keselamatan warga. Persoalan skema bantuan sosial sudah dipersiapkan. Dia mengakui bahwa ganti rugi untuk tanah dan bangunan milik warga belum jelas.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
