Saat menyampaikan visi dan misi pada debat calon presiden di Balai Sarbini Jakarta, Kamis malam, Yudhoyono menyebut sistem presidensil dengan sistem multipartai itu sebagai salah satu persoalan yang merupakan ekses dari demokrasi yang berkembang.
"Masih banyak persoalan berkaitan itu. Ada ekses dari demokrasi yang tengah berjalan. Kita sebut saja beberapa masalah, tentang sistem kabinet presidensil apakah masih bisa ditegakkan dalam suasana multipartai," katanya.
Menurut Yudhoyono pada debat capres dengan moderator Dekan Fisipol Universita Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno, masalah kabinet presidensil dalam sistem multipartai itu membutuhkan jawaban segera dan pasti dalam lima tahun mendatang.
Capres nomor urut dua itu juga menyebut, jumlah partai politik yang terlalu banyak sebagai akibat dari perkembangan demokrasi yang harus dibenahi.
"Jumlah partai apakah sudah tepat begini banyak atau apakah suatu saat tanpa paksaan menjadi jumlah yang pantas sehingga betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat," katanya.
Dalam debat bertema "NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah " itu, Yudhoyono mengklaim apa yang dilakukannya selama lima tahun menjadi kepala negara sudah benar.
"Sebenarnya kita telah menuju ke arah yang benar. Demokrasi makin tumbuh, tidak cukup hanya kebebasan tetapi harus sesuai dengan pranata hukum. Demikian juga otonomi daerah, pemekaran baru, meski harus ditingkatkan lagi," ujarnya.
Meski demikian, Yudhoyono mengakui desentraslisasi dan otonomi daerah telah menyebabkan simpang siur peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
Selama memerintah, Yudhoyono mengaku telah membatalkan 3 ribu peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat.
Karena itu, selama lima tahun ke depan, Yudhoyono menjanjikan pembenahan sistem sehingga pemekaran daerah tidak justru menciptakan penyimpangan, tetapi membawa kebaikan dan pembangunan di daerah.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
