"Tim kami mendesak KPU untuk segera perbaiki DPT. Batas waktunya Senin (7/7)," kata Capres Jusuf Kalla di pesawat dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, Sabtu malam.
Menurut Kalla masalah DPT merupakan masalah serius. Kalla menegaskan Pilpres akan sangat berbahaya jika persoalan DPT tidak jelas.
Kalla mengatakan, jika sampai batas waktu Senin (7/7) KPU tidak bisa memperbaiki DPT maka proses Pilpres harus dievaluasi.
"Bisa (Pilpres) ditunda dengan tanpa menganggu jadwal ketatanegaraan. Penghitungannya bisa dipercepat," kata Kalla yang juga menjabat Wakil Presiden.
Menurut Ketua Umum Golkar tersebut, kisruh soal DPT sebenarnya sudah terjadi sejak pemilu legislatif dan dia menilai hal tersebut disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni administrasi kependudukan yang tak beres dan unsur kesengajaan.
"Atau justru kedua-duanya," kata Kalla.
Kalla mengatakan persoalan DPT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Menurut Kalla, persoalan DPT menyangkut penghilangan hak orang dan modus yang banyak terjadi adalah satu nama yang tercatat berulang kali atau tidak tercantumnya nama orang yang sudah memiliki hak suara.
"Kalau Pilpres ini gagal bisa kita bawa ke DPR," kata Kalla.
Sebelumnya pasangan Capres Megawati-Prabowo juga menemukan berbagai persoalan dengan DPT.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
