"Prinsip Golkar itu pasanglah orang-orang yang dipercaya Presiden, dipilih sendiri Presiden, punya keahlian. Kalau ada yang diambil juga, bukan karena Golkarnya, tetapi karena dia dipercaya dan mampu," tuturnya.
Jika ada kader Partai Golkar terpilih dalam kabinet mendatang, bukan merupakan perwakilan partai sehingga tidak perlu ada ijin dari Ketua Umum Partai Golkar.
Partai Golkar, demikian Andi, secara tidak langsung pasti bergabung dengan pemerintahan mendatang karena masih banyak kepala daerah yang berasal dari partai berlambang pohon beringin itu.
Sedangkan pilihan untuk menjadi partai oposisi, menurut Andi, kurang tepat karena sistem presidensil yang dianut Indonesia tidak mengenal partai oposisi yang berlawanan dengan partai pemerintah.
"Sistem pemerintahan kita presidensil, tidak ada oposisi. Kalau mau ya jadi parlementer, ada partai pemerintah, ada non pemerintah," ujarnya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
