Kemendes dan IPB bahas skala prioritas pedesaan lima tahun ke depan

Kemendes dan IPB bahas skala prioritas pedesaan lima tahun ke depan

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama jajarannya bertemu dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria serta para Wakil Rektor IPB di Gedung Rektorat IPB, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/5/2020). Pertemuan ini membahas penyusunan formulasi program dan skala prioritas pengembangan perdesaan lima tahun kedepan. (ANTARA/Kemendes PDTT)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas reformulasi dan skala prioritas pembangunan pedesaan untuk lima tahun ke depan.

"Kemendes dan IPB itu tidak bisa dipisahkan karena 92,7 persen desa itu basisnya pertanian dan kita sudah sangat paham IPB memang memiliki basis yang kuat di bidang pertanian," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kementerian terkait sengaja menggandeng IPB karena dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi yang mumpuni untuk melakukan percepatan pembangunan pedesaan. Apalagi, mayoritas masyarakat desa di Indonesia adalah petani.

Agenda besar Kemendes PDTT tersebut meliputi pembangunan SDM unggul dan berdaya saing pedesaan, reformasi sistem jaring pengaman sosial (JPS) desa, pengembangan wisata desa dan pengembangan ekonomi pedesaan.

Baca juga: Mendes minta kepala daerah percepat sinkronisasi data BLT dana desa

Baca juga: Menteri Desa minta percepatan sinkronisasi data penerima BLT


Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan selain riset data kementerian tersebut juga butuh bantuan IPB di bidang kajian dan telaah agar pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara maksimal.

"Tentu dukungan dari IPB sangat kami butuhkan, telaah dan kajian tentang pembangunan desa. Pembahasan ini harus dilakukan untuk kepentingan penyusunan APBDes 2021 dan selambat-lambatnya bulan Agustus," ujarnya.

Selanjutnya, Gus Menteri juga meminta IPB agar membantu menyusun formula baru penggunaan dana desa. Sebab, selama ini regulasi yang dibuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap kurang efektif karena banyak kepala desa yang mengeluh dan komplain.

Selama ini, ujar dia, penggunaan dana desa masih menggunakan satu formula sedangkan desa di Indonesia banyak kategori antara lain desa berkembang, maju, mandiri dan tertinggal sehingga membutuhkan formula yang berbeda-beda pula.

"Mulai sekarang kita ajak rembuk, buat konsep lalu kita sodorkan ke Kemenkeu. Kita sampaikan terkait permasalahan dengan formula yang diterapkan sekarang ini," katanya.*

Baca juga: Mantan Kades Pedataran dititipkan ke Rutan Baturaja diduga korupsi DD

Baca juga: Kejari Bireuen periksa 23 saksi terkait korupsi dana desa Rp296 juta

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mendes PDTT sebut 70.546 desa telah salurkan BLT

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar