Dedi Mulyadi minta pemerintah perkuat fasilitas Puskesmas

Dedi Mulyadi minta pemerintah perkuat fasilitas Puskesmas

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. (ANTARA/Istimewa)

Purwakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah memperkuat fasilitas Puskesmas agar bisa menangani pasien yang terpapar COVID-19.

"Puskesmas harus diperkuat dan fasilitasnya dilengkapi, termasuk kelengkapan penanganan COVID-19, mulai dari alat pelindung diri hingga lab swab. Sehingga, saat ada yang sakit tidak usah dirujuk ke rumah sakit," katanya melalui sambungan telepon dari Karawang, Selasa.

Selain itu, Puskesmas juga mesti mempunyai dokter dan paramedis yang memadai, termasuk dilengkapi perangkat digital sebagai jalinan komunikasi publik.

Baca juga: Anggota DPR salurkan 10 ton beras untuk warga terdampak COVID-19

Dedi menyampaikan, saat ini masyarakat rata-rata mempunyai WhatsApp dan Facebook. Jadi Puskesmas perlu memiliki alarm yang terkoneksi dengan masyarakat.

"Jika ada keluhan, warga bisa mengontak langsung Puskesmas dan segera ditangani. Ini yang harus dilakukan jika ingin menangani COVID-19 berbasis lingkungan," katanya.

Legislator dari Partai Golkar ini setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi kalau pengendalian penyebaran virus corona sangat efektif jika kuncinya di tingkat RT/RW.

Baca juga: Legislator: Relaksasi kredit belum optimal, OJK kurang sosialisasi

Menurut dia, gagasan tersebut sudah jauh-jauh hari disampaikan bahwa RT/RW dan desa atau kelurahan harus diberi penguatan sebagai kunci pengendalian penyebaran virus corona. Artinya, pengendalian wabah corona dilakukan dengan berbasis lingkungan.

Dikatakannya, konsep pengelolaan negara yang sentralistik sangat tergantung pada pembiayaan. Sedangkan meletakkan sesuatu pada beban APBN dan APBD hanya akan melahirkan keriuhan saat muncul sebuah masalah.

Selama ini negara masih kesulitan dalam pembaharuan data, mulai kemiskinan dan warga yang terdampak COVID-19. Ditambah setiap komponen strata kelembagaan memiliki ego dan membangun citranya masing-masing, mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan hingga kementerian.

"Jika mau konsisten pada negara kesatuan, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan bujet keuangan untuk kepentingan penanganan COVID-19," katanya.

Baca juga: Anggota DPR salurkan alat kesehatan dan sembako di Cirebon

Terkait dengan bantuan sembako yang disalurkan di tengah pandemi COVID-19, Dedi mengaku tidak setuju hal tersebut. Karena dengan memberikan bantuan sembako, itu sama saja mematikan keanekaragaman pangan.

Ia menyampaikan, dengan bantuan sembako maka secara tidak langsung rakyat Indonesia dipaksa setiap hari makan beras jenis tertentu, sarden tertentu, kecap tertentu, mi dan lain-lain. Hal itu menyebabkan masyarakat menjadi homogen dan ketergantungan. Akhirnya mereka kehilangan kreativitas.

"Saya sejak awal setuju bansos jangan dalam bentuk barang, uang saja," katanya.

Alasannya, jika bantuan itu berupa uang, maka masyarakat bisa kreatif membeli lauk pauk yang tersedia di daerahnya. Lauk pauk itu malah bernilai gizi tinggi.

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah protes pelarungan ABK di laut Somalia

"Makanan lokal membangun imun, sehingga ikan yang tak makan pakan pabrikan jauh lebih kuat. Ayam kampung yang dilepas nilai gizinya jauh kokoh daripada ayam broiler," kata dia.

Mantan Bupati Purwakarta ini mencontohkan, masyarakat Baduy tidak terkontaminasi wabah virus corona, karena imun mereka kuat. Itu terjadi lantaran mereka berhasil membangun diri dan alamnya bersatu. Jadi pembangunan berbasis RT dan RW serta desa dengan mengedepankan kearifan lokal harus menjadi garda terdepan. 

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pandangan Komisi IV terkait impor bawang putih

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar